Komisi-IV DPRD Dorong Pemerintah Prioritaskan Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa di Kaltim

AspirasiNews.id, Samarinda. Komisi-IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kali ini bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, pada Jumat (15/8/1015). RDP yang digelar di Ruang Rapat Gedung-E Lantai-1, Kantor DPRD Kaltim tersebut, dilakukan dalam rangka membahas pembanguna desa di Kaltim.

Rapat yang dipimpin Sekretaris Komisi-IV Muhammad Darlis Pattalongi, ini juga dihadiri Anggota Komisi-IV. Diantaranya Fadly Imawan, Syahariah Mas’ud, Damayanti dan Tenaga Ahli Komisi-IV. Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud (Hamas), dan Kepala DPMPD Kaltim, Puguh Harjanto beserta jajarannya.

Darlis Pattalongi menekankan, bahwa DPRD Kaltim melalui Komisi-IV mendorong. Agar Pemerintah Provinsi Kaltim, untuk memprioritaskan bantuan infrasrtuktur jalan di 3 desa tertinggal di Kaltim. Yakni Kampung Deraya, Tanjung Soke, dan Gerungung yang berada di Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat (Kubar), berjarak kurang lebih 45 KM dari IKN.

Oleh karena itu, diperlukan intervensi. Berupa perbaikan pembangunan infrastruktur jalan, sepanjang 31,67 km. Selain itu, pihaknya meminta, agar DPMPD meningkatkan komunikasi, dan kolaborasi dengan dunia usaha. Hal ini dalam rangka meningkatkan anggaran pembangunan desa, dan mensiasati situasi moneter nasional.

“Anggaran kedepan akan semakin turun. Sementara kita tau, bahwa keberhasilan pembangunan desa, menjadi kunci utama, untuk kemajuan di Kalimantan Timur,” jelas Darlis sapaan akrabnya.

Sementara, Hasanuddin Mas’ud menitik beratkan terhadap beberapa desa. Khsusunya bagi desa yang masih memerlukan kebutuhan listrik, dan air. Karena hingga sekarang, masih banyak yang belum terselesaikan.

“Saya mengharapkan kepada DPMPD, agar dapat menjadi leading sector. Terutama dalam progres penerangan jalan, untuk desa-desa yang tidak dialiri jaringan listrik,” kata Hasan, sapaan karibnya.

Lain pihak, Puguh Harjanto menerangkan. Bahwa masih terdapat sekitar 45 desa, dan kelurahan yang terbelah. Mereka banyak memiliki permasalahan, yang berkaitan dengan pembatasan wilayah desa.

Selain itu juga, ada sekitar 109 desa yang belum dialiri jaringan listrik. Sedangkan yang belum sama sekali ada sekitar 17 desa.

“Rancangan tindak lanjut strategi, yang akan dilakukan oleh DPMPD Provinsi Kaltim yakni. Berupa Kolaborasi dengan seluruh OPD, serta dukungan dari DPRD Provinsi Kaltim. Terutama dalam terbitnya regulasi, dan penganggaran. Untuk meningkatkan ekonomi inklusif di desa,” urai Puguh. (Adv/DPRD Kaltim)