DPRD Ingatkan Pemerintah Kaltim, Risiko Ketergantungan Pada Sektor Tambang

AspirasiNews.id, Samarinda- Melihat angka pengangguran, Legislator DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Agusriansyah Ridwan angkat bicara. Dirinya mengingatkan, capaian angka tersebut belum sepenuhnya menjawab tantangan mendasar, dalam sektor ketenagakerjaan. Dia menilai, dominasi sektor tambang, dalam menyerap tenaga kerja, justru memperlihatkan lemahnya diversifikasi ekonomi di daerah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Februari 2025 menurun menjadi 5,33 persen, dari 6,81 persen pada Februari 2021. Rentang waktu yang sama, jumlah pengangguran berkurang dari 128.460 menjadi 113.170 orang, meski angkatan kerja meningkat, menjadi lebih dari 2,1 juta jiwa. Sektor pertambangan menjadi penyumbang terbesar penyerapan tenaga kerja, yakni sebanyak 46.002 orang.

Agusriansyah, sapaan akrabnya ini menekankan. Penurunan TPT tidak boleh dimaknai sebagai keberhasilan mutlak, jika belum dibarengi dengan transformasi struktur ekonomi.

“Penurunan angka pengangguran, memang patut diapresiasi. Tetapi kita harus lebih jeli, melihat strukturnya. Ketika dominasi lapangan kerja, masih berada di sektor tambang. Maka tantangan diversifikasi ekonomi, belum terjawab,” jelas Agusriansyah, Anggota Komisi-IV DPRD Kaltim, belum lama ini.

Agusriansyah juga mengingatkan, pentingnya arah baru pembangunan ketenagakerjaan. Yakni yang lebih adaptif, terhadap perkembangan zaman. Menurutnya, sektor berbasis teknologi, dan kreativitas haru di dorong. Seperti ekonomi digital, agritech, industri kreatif, serta wirausaha lokal harus mulai mendapat prioritas. Dengan melalui kebijakan vokasi, yang progresif.

“Sudah saatnya, kita membangun strategi ketenagakerjaan berbasis tren, dan potensi lokal. Misalnya, dengan mengembangkan pelatihan untuk konten kreator, dan dukungan pada ekspor produk desa. Kemudian hingga sertifikasi di bidang teknologi informasi,” terang Agusriansyah, baru-baru ini.

Agusriansyah juga mendorong pemerintah daerah (Pemda). Agar melakukan pemetaan potensi generasi muda, secara menyeluruh. Data tersebut, menurutnya, dapat dijadikan pijakan. Agar menyusun program pelatihan yang relevan, dan berdampak nyata.

“Kalau arah minat pemuda, sudah terpetakan dengan baik. Maka intervensi pemerintah, akan lebih tepat sasaran. Kita bisa menyusun program pelatihan, bukan hanya karena tren. Tapi berdasarkan kebutuhan riil lapangan kerja,” urai Agusriansyah, Legislator dari PKS ini.

Dia turut menyoroti, perlunya sinergi. Antara lembaga pendidikan tinggi, dan pemerintah daerah. Terutama  menyelaraskan kurikulum vokasi, dengan kebutuhan industri lokal. Ketidak sesuaian, antara dunia pendidikan, dan dunia kerja, disebutnya. Sebagai salah satu penyebab, tingginya pengangguran.

“Program vokasi di perguruan tinggi, dan lembaga pelatihan, harus selaras, dengan kebutuhan industri lokal. Jangan sampai, lulusan hanya menambah statistik pengangguran. Karena tidak sesuai kebutuhan pasar,” ungkap Agusriansyah.

Sebagai solusi jangka panjang, pihakny mendorong seluruh pemangku kepentingan. Seperti pemerintah, DPRD, akademisi, hingga dunia usaha. Yakni untuk bersama-sama, menyusun peta jalan ketenagakerjaan berbasis riset, sosial dan analisis ekonomi yang akurat.

“Kita tidak boleh pasif, hanya menunggu lapangan kerja datang. Justru kita harus merancang, dan menciptakan ekosistem kerja. Tentunya yang sesuai dengan potensi, dan arah generasi muda di daerah,” ajak Agusriansyah. (Adv/DPRD Kaltim)