249 Aspirasi Diterima Fraksi Demokrat-PPP, Infrastruktur dan Pendidikan Paling Dikeluhkan

AspirasiNews.id, Samarinda- Fraksi Demokrat-PPP DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menyampaikan hasil kegiatan reses Masa Sidang-II tahun 2025. Dari kegiatan reses Anggota Dewan tersebut, berhasil menjaring sebanyak 249 aspirasi masyarakat, dari tiga Daerah Pemilihan (Dapil).

Laporan resmi ini dibacakan oleh Anggota DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra, dalam Rapat Paripurna (Rapur) ke-28, yang digelar pada Senin (4/8/2025). Kegiatan reses tersebut berlangsung selama delapan hari, mulai tanggal 1 hingga 8 Juni 2025. Mencakup kunjungan langsung ke-12 kecamatan, dan 28 desa/kelurahan di Dapil-2 (Balikpapan), Dapil-3 (Paser dan Penajam Paser Utara-PPU), serta Dapil 6 (Bontang, Kutai Timur-Kutim-, dan Berau).

“Mayoritas aspirasi warga berkaitan dengan infrastruktur, dan pendidikan. Warga mengeluhkan buruknya kondisi jalan lingkungan, minimnya jembatan penghubung. Kemudian mengenai kebutuhan akan penyediaan air bersih, dan penerangan jalan umum (PJU),” jelas Nurhadi, sapaan akrabnya, saat menyampaikan aspirasi dari hasil reses di Mimbar Rapur Ke-28 DPRD Kaltim itu.

Nurhadi menambahkan, ada sejumlah usulan mendesak. Bahkan mencakup pembangunan Rumah Sakit (RS) di Balikpapan Timur (Baltim), dan Muara Wahau. Serta pelebaran Jalan Mulawarman, yang menjadi akses vital menuju Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS), Sepinggan Balikpapan, yang sangat padat.

Nurhadi melanjutkan, untuk sektor pendidikan, masyarakat menyoroti keterbatasan ruang kelas, fasilitas sekolah yang belum memadai. Hingga kebingungan terkait program bantuan pendidikan, seperti Gratispol, yang belum tersosialisasi secara utuh.

“Tidak hanya itu, dari reses kami. Masyarakat juga banyak mengeluhkan kualitas layanan BPJS, khsusunya di puskesmas, dan rumah sakit. Serta keterbatasan tenaga kesehatan di daerah, menajadi perhatian kami,” terang Nurhadi, Legislator dari Dapil Balikpapan ini.

Nurhadi juga menambahkan, untuk di sisi lain. Aaspirasi dari sektor pertanian, dan perikanan. Yakni mencakup permintaan bantuan alat pertanian, bibit unggul, perahu. Juga permintaan warga mengnai akses permodalan bagi petani, dan nelayan lokal.

“Selain itu, aspirasi pemberdayaan ekonomi, dan sosial juga muncul. Terutama dari pelaku UMKM, dan komunitas masyarakat desa. Mereka berharap, adanya bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan fasilitasi pasar untuk memperkuat ekonomi lokal. Karena selama ini, warga menilai belum terakomodasi secara optimal,” ungkap Sekretaris Komisi-II DPRD Kaltim tersebut.

Ditekankan Nurhadi, bahwa Fraksi Demokrat-PPP juga mendesak. Agar seluruh usulan yang telah dihimpun dan dibacakannya, tidak diabaikan oleh pemerintah provinsi (Pemprov). Khususnya dalam perencanaan program pembangunan tahun mendatang. Ditegaskan Nurhadi, bahwa persoalan administrasi seharusnya tidak dijadikan alasan, untuk menolak usulan masyarakat.

“Jika ada usulan yang dikembalikan, karena persoalan administratif. Kami harap, bisa dikomunikasikan terlebih dahulu, kepada anggota yang mengusulkan. Jangan langsung dibatalkan sepihak,” tegas Nurhadi, Sekretaris Fraksi Demokrat-PPP DPRD Kaltim itu. (Adv/DPRD Kaltim)