Pendidikan Tak Relevan Jadi Akar Ketimpangan, DPRD Kaltim Dorong Kurikulum Berbasis Lokalitas
Pendidikan Tak Relevan Jadi Akar Ketimpangan, DPRD Kaltim Dorong Kurikulum Berbasis Lokalitas. Anggota Komisi-IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan mengatakan, bahwa selama ini pendekatan pendidikan kita masih terlalu sentralistik, padahal tiap wilayah punya kebutuhan serta kekuatan masing-masing. Kamis (31/07/2025)
![]()

AspirasiNews.id, Samarinda- Ketimpangan pembangunan sumber daya manusia (SDM) antara pusat, dan pinggiran di Kalimantan Timur (Kaltim), kembali menjadi sorotan. Sistem pendidikan nasional dinilai belum mampu menyentuh realitas lokal, sehingga gagal menjawab kebutuhan riil masyarakat. Khususnya di daerah yang kaya sumber daya alam (SDA) ini, namun tertinggal dari sisi kualitas SDM-nya.
Sorotan ini disampaikan oleh Anggota Komisi-IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan. Dirinya menilai, pendekatan pendidikan yang masih terlalu sentralistik, menjadi penghambat utama. Karena tidak bisa menyebar, dan merata hingga ke daerah.

“Selama ini pendekatan pendidikan kita masih terlalu sentralistik. Padahal tiap wilayah punya kebutuhan, dan kekuatan masing-masing. Ketika pendidikan tidak relevan, dengan realitas lokal. Maka pembangunan pun berjalan timpang,” jelas Agusriansyah.
Menurut Agus, solusi dari stagnasi kualitas pendidikan di daerah, adalah dengan mengembangkan model pembelajaran berbasis karakteristik lokal. Bagi Politisi Fraksi PKS ini, kurikulum pendidikan tidak cukup hanya mengikuti standar nasional. Tetapi juga harus mampu menyerap nilai-nilai budaya lokal, kebutuhan dunia kerja setempat, serta potensi ekonomi daerah.
“Ini bukan semata soal menjaga warisan leluhur, tapi bagaimana menjadikan kearifan lokal sebagai fondasi. Terutama dalam menyiapkan generasi, yang mampu menjawab tantangan pembangunan di wilayahnya sendiri,” terang Agus, sapaan akrabnya.
Dirinya menegaskan, pendidikan kontekstual, bukan sekadar upaya pelestarian budaya. Melainkan langkah strategis, agar mencetak lulusan yang adaptif dan kompeten. Khususnya yang siap membangun daerah, secara mandiri.
Kritik keras, juga disampaikan Agusriansyah. Terutama terhadap pola kebijakan pendidikan nasional, yang dianggap terlalu memusatkan peran pemerintah pusat. Sementara masyarakat di daerah pinggiran, seperti wilayah pesisir, dan pedalaman Kaltim, hanya diposisikan sebagai objek dari program yang bersifat seragam.
Sebagai bagian dari Fraksi PKS DPRD Kaltim, Agusriansyah mendorong. Perlunya kolaborasi konkret, antara pemerintah daerah, institusi pendidikan, serta komunitas lokal. Agar merumuskan arah pendidikan yang lebih adil, dan relevan.
“Pendidikan harus berangkat dari realitas yang ada. Ketika sistem pendidikan mampu mencerminkan identitas lokal, maka hasilnya tidak hanya mencetak lulusan berkualitas. Tetapi juga memperkuat jati diri, dan daya saing daerah,” terang Agusriansyah.
Dengan pendekatan ini, pendidikan tidak hanya menjadi alat mobilitas sosial. Tetapi juga instrumen strategis, dalam pemerataan pembangunan antar wilayah di Kaltim. (Adv/DPRD Kaltim)
