Shemmy Ungkap Hak Dasar Masyarakat Harus Dijamin Lewat Kebijakan Publik
Shemmy Ungkap Hak Dasar Masyarakat Harus Dijamin Lewat Kebijakan Publik. Legislator Kaltim, Shemmy Permata Sari, gelar diskusi dna Dialog warga
AspirasiNews.id, Bontang- Legislator DPRD Kalimantan TImur (Kaltim), Shemmy Permata Sari, kembali menggelar kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke-7. Kali ini agenda kedewanan dari Daerah Pemilihan (Dapil) Bontang, Kutai Timur (Kutim), dan Berau ini, dilakukan di Kota Bontang.
Tampak, Shemmy bersilaturahmi dengan warga RT 02, Kelurahan Belimbing, Bontang. Tujuannya, untuk mempererat hubungan dnegan warga, sekaligus berdiskusi, pada Rabu (30/7/2025).
Shemmy yang juga Ketua Ikatan Istri Partai Golkar (IIPG) Kota Bontang ini, dalam PDD ke-7 itu, mengangkat tema cukup krusial. Yakni “Keterikatan Antara Politik dan Kesejahteraan Sosial”. Dalam agenda rutinya itu, Sehemmy juga menghadirkan narasumber kompeten. Yakni, Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam.
Dalam kesempatan tersebut, Shemmy menegaskan. Bahwa politik melalui kebijakan publik memiliki peran penting. Yakni untuk memastikan terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat. Seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan jaminan sosial.
Kata dia, Politik bukan hanya soal kekuasaan. Tetapi bagaimana kebijakan yang dihasilkan, bisa menyentuh masyarakat di daerah.
“Jika ada warga yang tidak mendapatkan hak-hak itu, segera laporkan kepada kami. Apalagi program Gubernur yang selaras dengan Pemkot Bontang. Seperti Gratispool, harus kita pastikan tepat sasaran,” jelas Shemmy, sapaan akrabnya.
Diskusi itu dilanjutkan, Andi Faizal selaku narasumber. Dia menekankan bahwa keterkaitan antara politik dan kesejahteraan sosial tidak bisa dipisahkan.
Menurutnya, kebijakan politik yang baik akan mendorong kesejahteraan masyarakat, sementara kesejahteraan yang merata akan memperkuat stabilitas politik.
“Apapun kebijakan harus langsung menyentuh masyarakat. Tanpa kebijakan yang berpihak, mustahil kesejahteraan terwujud. Sebaliknya, masyarakat yang sejahtera akan lebih aktif berpartisipasi, sehingga demokrasi kita semakin kuat,” jelasnya.
Lanjutnya, politik menjadi wadah merumuskan kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, jaminan sosial, dan perlindungan sosial.
“Jadi alokasi anggarannya harus sesuai demi kesejateraan,” ungkapnya.
Selanjutnya, masyarakat yang sejahtera lebih aktif dalam pemilu, pengawasan, dan penyampaian aspirasi.
“Ada terbangun kepercayaan dan kerja sama yang memperkuat proses politik,” jelasnya.
Dalam kesimpulanya, politik dan kesejahteraan sosial adalah dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan.
“Politik harus lahirkan kebijakan efektif dan kesejahteraan sosial yang merata untuk memperkuat stabilitas politik dan mendorong partisipasi publik,” pungkasnya. (Adv/DPRD Kaltim)
