Dugaan Pungli di SMPN Loa Janan Mengemuka, Sarkowi Minta Tindakan Tegas dari Pemerintah

AspirasiNews.id Samarinda– Dunia pendidikan di Kalimangtan Timur (Kaltim), kembali tercoreng. Setelah ditemukannya dugaan praktik pungutan liar (Pungli), yang terjadi di SMP Negeri Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

Kejadian ini mendapat respons keras, dari Anggota Komisi-IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry. Dirinya menyampaikan, bahwa tindakan Pungli di sekolah itu, dapat merugikan masyarakat. Terlebih bertentangan dengan prinsip dasar penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.

“Bidang pendidikan, tidak boleh dijadikan ladang mencari keuntungan. Kalau ada pungutan yang tidak sesuai aturan, itu pelanggaran serius. Jadi harus ditindak,” jelas Sarkowi belum lama ini.

Dugaan pungli ini dilaporkan langsung dari wali murid. Mereka merasa terbebani, atas biaya pendaftaran terlebih di sekolah tersebut. Terlebih sekolahnya yang berstatus negeri. Para wali murid pun, mempertanyakan terkait jenis, dan dasar pungutan tersebut.

Sarkowi menjelaskan, meskipun SD dan SMP dibawah kewenangan pemerintah daerah (Pemda). Namun, pihaknya berkomitmen, untuk mengakomodir seluruh aspirasi masyarakat. Terutama di bidang pendidikan.

“Ini bukan soal siapa yang berwenang. Tapi soal kepedulian terhadap akses pendidikan yang layak. Jangan sampai semangat belajar anak-anak, dipatahkan oleh pungutan yang tidak jelas,” kata Legislator dari Partai Golkar ini.

Sarkowi menghimbau, kepada Dinas Pendidikan (Disdik) Kutai Kartanegara. Untuk segera menindak, atas insiden memilukan di dunia pendidikan itu. Jika ditemukan pelanggaran, dirinya meminta tindakan tegas, atas para oknum yang terlibat.

“Segera cek kebenarannya. Kalau terbukti, jangan ragu memberikan sanksi. Ini bukan perkara sepele,” seru Sarkowi, dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kukar ini, baru-baru saja.

Sarkowi juga mengungkapkan, bahwa pihaknya siap mengawal kebijakan sektor pendidikan di benua Etam ini. Termasuk mendorong evaluasi, terhadap sistem pengawasan di sekolah-sekolah. Agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan, oleh oknum yang mencoreng dunia pendidikan.

“Ke depan, harus ada pengawasan yang lebih terstruktur. Kami akan mendorong, agar regulasi dan mekanisme pengawasan, dipertegas,” pesan Sarkowi.

Sebelum menutup keterangganya, legislator Kaltim asal Kutai Kartanegara ini, mengajak seluruh pihak. Untuk bersama-sama, menjaga dunia pendidikan tetap bersih, dan adil bagi semua lapisan.

“Jangan biarkan praktik seperti ini terus terjadi. Pendidikan adalah hak, bukan barang dagangan,” tegas Sarkowi. (Adv/DPRD Kaltim)