Fraksi Gelora Amanat Perjuangan DPRD Beri Rekomendasi Kritis Tentang Fiskal dalam Proyeksi APBD 2025 Kutim

AspirasiNews.id, Sangatta- Perwakilan Fraksi Gelora Amanat Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Hj Mulyana memberikan masukan dan rekomendasi kritis. Khususnya terhadap proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutim tahun 2025. Dengan harapan, agar penyusunan anggaran ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Kutai Timur. Terutama yang ada di pelosok desa.

“Kami mendorong fokus pada sektor-sektor potensial. Seperti agribisnis dan pariwisata, serta peningkatan efisiensi retribusi daerah,” ungkap Mulyana.

Hal tersebut di sampaikan Mulyana dalam Rapat Paripurna (Rapur) ke-20, masa Persidangan ke-1 tahun sidang 2024/2025. Di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim, pada Jumat (22/11/2024).

Hadir dan disaksikan oleh Ketua DPRD Kutim Jimmy, Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Poniso Surryo Renggono. Juga dihadiri oleh 23 Anggota Dewan serta masing-masing perwakilan unsur forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) Kutim.

Mulyana disini juga menyoroti perlunya efisiensi dalam belanja operasi. Sehingga dalam penggunaan anggaran negara tepat sasaran dan dirasakan kebermanfaatanya oleh masyarakat.

“Kami harus menekan belanja yang kurang produktif. Agar alokasi anggaran dapat lebih difokuskan pada program-program prioritas. Terutama yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat,” tegas Mulyana.

Selain itu dikatakan Mulyana, evaluasi belanja modal juga menjadi perhatian serius. Oleh Fraksi Gelora Amanat Perjuangan DPRD Kutim tersebut.

“Penting untuk memastikan, bahwa proyek-proyek infrastruktur yang direncanakan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Juga bisa mampu memacu pertumbuhan ekonomi,” jelas Mulyana lagi.

Dalam konteks transparansi, Mulyana menekankan perlunya keterlibatan masyarakat. Khususnya dalam pengawasan anggaran pemerintah.

“Pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam pengawasan anggaran. Khususnya dalam pelaksanaan belanja modal dan belanja bantuan,” kata Mulyana.

Mulyana juga mengingatkan, tentang pentingnya penguatan kemandirian fiskal. Yakni indikator dalam mengukur kemampuan pemerintah daerah, untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintah daerah. Tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari pemerintah pusat.

“Kami harus mengurangi ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat. Caraya dengan menggali berbagai potensi pendapatan alternatif yang ada di daerah,” ungkap Politisi dari Partai Amanat NAsional (PAN) ini.

Wakil Ketua Komisi-D DPRD Kutim ini juga berharap. Bahwa masukan dan rekomendasi pandangan dari Fraksinya tersebut, dapat menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam menyusun APBD yang lebih baik.

“Semoga pandangan ini bisa menjadi masukan yang konstruktif bagi semua pihak. Guna terselenggaranya sistem pemerintahan yang baik,” harap ANggota Dewan dari Daerah pemilihan (Dapil) II ini. (Adv/Adm1)