Belanja Daerah Kutim Rp11 Triliun, Fraksi PKS Minta Penggunaan yang Berkelanjutan untuk Masyarakat

AspirasiNews.id, Sangatta- Perwakilan Fraksi Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutm), Syaiful Bakhri mengungkapkan pandangannya. Khususnya mengenai alokasi belanja daerah Kabupaten Kutai Timur yang mencapai Rp 11.136.470.300.800,- (Rp11,136 triliun).

“Jika dilihat dari rincian penggunaan belanja daerah. Maka belanja terbesar, masih pada belanja operasi. Yaitu senilai Rp5,603 triliun,” ujar Syaiful Bakhri.

Ungkapan tersebut disampaikan Syaiful dalam Rapat Paripurna (Rapur) ke-20, masa Persidangan ke-1 tahun Sidang 2024/2025. Di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim, pada Jumat (22/11/2024).

Hadir dan disaksikan oleh Ketua DPRD Kutim Jimmy, Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Poniso Surryo Renggono. Juga dihadiri oleh 23 Anggota Dewan serta masing-masing perwakilan unsur forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) Kutim.

Syaiful juga menjelaskan, bahwa belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari. Yang memberikan manfaat jangka pendek.

“Kami berharap, agar belanja operasi ini dapat digunakan sebaik-baiknya. Untuk kepentingan masyarakat,” kata Syaiful.

Dirinya juga menekankan, pentingnya keseimbangan. Antara belanja operasi dan belanja modal. Sehingga tidak terjadi ketimpangan.

“Kedepan, kami berharap belanja operasi dapat berimbang dengan belanja modal. Sehingga bisa memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi,” tambah Sayiful.

Angggota Komisi-C DPRD Kutim itu juga mengaku berkomitmen. Untuk mendorong pemerintah daerah (Pemda), agar lebih bijak dalam mengelola anggaran.

“Pengelolaan yang baik akan memastikan, bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat,” ungkap Syaiful.

Lebih lanjut, dia juga menegaskan, bahwa belanja daerah harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

“Kami ingin melihat belanja daerah tidak hanya fokus pada kegiatan rutin. Tetapi juga pada pembangunan infrastruktur, dan program-program yang berkelanjutan,” jelas Syaiful.

Dalam kesempatan itu, dia juga mengingatkan. Pentingnya transparansi dalam pengelolaan belanja daerah.

“Masyarakat berhak mengetahui, bagaimana anggaran mereka digunakan. Kami akan terus mengawasi, agar pengelolaan anggaran ini berjalan dengan baik,” tutur Sayiful.

Fraksi Keadilan Sejahtera (PKS) juga berharap, agar pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih strategis. Khususnya dalam penggunaan belanja daerah.

“Kami ingin melihat program-program yang tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek. Tetapi juga berkontribusi pada pembangunan jangka panjang,” pungkas Anggota Dewan dari daerah Pemilihan (Dapil) II ini. (Adv/Adm1)