Wakil Ketua Komisi-D DPRD Mulyana Minta Pemerintah Transparansi dalam Belanja Transfer di Kutim

AspirasiNews.id, Sangatta- Perwakilan Fraksi Gelora Amanat Perjuangan dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Hj Mulyana menekankan pentingnya transparansi. Juga ketepatan sasaran dalam belanja transfer sebesar pemerintah daerah (Pemda) Kutim sebesar Rp.1,191 triliun. Belaja tersebut yang mencakup bantuan untuk masyarakat.

Mulyana menguraikan, dimana Belanja transfer merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah. Untuk memberikan bantuan atau dukungan keuangan kepada individu, kelompok, atau entitas lain. Baik itu dilakukan oleh pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, maupun masyarakat secara langsung.

“Anggaranya sebesar Rp1,191 triliun, yang merupakan 10,7% dari total belanja. Ini harus dikelola dengan baik. Agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” ujar Mulyana.

Unkapan tersebut di sampaikan Mulyana dalam Rapat Paripurna (Rapur) ke-20, masa Persidangan ke-1 tahun Sidang 2024/2025. Di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim, pada Jumat (22/11/2024).

Hadir dan disaksikan oleh Ketua DPRD Kutim Jimmy, Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Poniso Surryo Renggono. Juga dihadiri oleh 23 Anggota Dewan, serta masing-masing perwakilan unsur forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) Kutim.

Mulyana yang juga sebagai Wakil Ketua Komisi-D DPRD Kutim ini menjelaskan. Bahwa belanja transfer mencakup berbagai bentuk bantuan, yang diberikan kepada masyarakat.

“Mekanisme pemberian bantuan harus transparan dan tepat sasaran. Agar tidak menimbulkan ketimpangan, atau potensi penyalahgunaan,” tegas Mulyana.

Dia juga menambahkan, bahwa transparansi dalam pengelolaan belanja transfer sangat penting. Bertujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

“Kami berharap, semua pihak dapat berkomitmen. Untuk memastikan, bahwa bantuan yang diberikan benar-benar sampai kepada yang membutuhkan,” kata Mulyana lagi.

Wakil Ketua Komisi-D ini juga mengingatkan, bahwa pengawasan yang ketat diperlukan. Untuk mencegah penyalahgunaan dana.

“Kami akan terus mendorong. Agar ada sistem pengawasan yang efektif, dalam setiap tahap pemberian bantuan,” ungkap Mulyana.

Mulyana punya harapan besar. Pandangan dari Fraksinya dapat menjadi masukan yang konstruktif, bagi semua pihak terkait.

“Semoga pandangan ini bisa menjadi masukan yang konstruktif bagi semua pihak. Guna terselenggaranya sistem pemerintahan yang baik,” harap Legislator dari Partai PAN ini.

Pihaknya juga mengaku berkomitmen, untuk terus mengawasi. Juga akan memberikan masukan, terkait penggunaan belanja transfer tersebut.

“Kami ingin memastikan. Bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan, dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat,” pungkas ANggota Dewan dari Daerah Pemilihan (Dapil) II ini. (Adv/Adm1)