Fraksi Demokrat DPRD Ingatkan APBD Kutim 2025 Harus Berbasis Kesejahteraan Masyarakat!

AspirasiNews.id, Sangatta- Pandi Widiarto, perwakilan Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim). Menyampaikan pandangan umum fraksinya. Terkait Nota Penjelasan tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutim, untuk tahun anggaran 2025. Dalam pernyataannya, Pandi menekankan pentingnya penyusunan APBD yang sejalan dengan visi dan misi Bupati.

“Kami meyakini, bahwa pendekatan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat perlu diterapkan dalam menyusun APBD,” ungkap Pandi.

Hal tersebut di sampaikannya dalam Rapat Paripurna (Rapur) ke-20, masa Persidangan ke-1 tahun sidang 2024/2025. Di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim, Jumat (22/11/2024).

Hadir dan disaksikan oleh Ketua DPRD Kutim Jimmy, Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Kabupaten Kutim Poniso Surryo Renggono. Juga dihadiri 23 anggota dewan, serta masing-masing perwakilan unsur forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) Kutim.

Dia menambahkan, bahwa fokus pada program-program yang mendukung kesejahteraan masyarakat, adalah langkah yang tepat. Untuk menghadapi tantangan di tahun anggaran mendatang.

Fraksi Partai Demokrat juga memberikan apresiasi terhadap kinerja pemerintah daerah (Pemda). Karena optimis, akan adanya kenaikan pendapatan daerah pada tahun 2025.

“Kami mengapresiasi estimasi pendapatan daerah sebesar 11,151 triliun. Angka yang sangat fantastis, untuk sebuah kabupaten,” kata Pandi.

Namun, Pandi juga mengingatkan pemerintah. Untuk tidak hanya mengandalkan pendapatan transfer dari pusat.

“Kami menyarankan agar pemerintah kembali lebih giat menggali potensi daerah. Khususnya yang dapat dijadikan pendapatan asli daerah (PAD),” tegas Pandi.

Dia juga menyoroti berbagai sektor-sektor. Seperti pertanian, perkebunan, dan pariwisata. Karena berbagai bidang ini diyakini memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan daerah.
Selain itu juga, pengembangan sektor-sektor tersebut tidak hanya akan meningkatkan pendapatan. Tetapi menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kami percaya, bahwa dengan memaksimalkan potensi lokal. Kita dapat mencapai kemandirian ekonomi daerah,” tambah Pandi.

Fraksi Demokrat juga berharap. Agar pemerintah daerah (Pemda) dapat lebih transparan, dalam pengelolaan anggaran.

“Transparansi dalam pengelolaan anggaran sangat penting. Untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” ujar Pandi.

Dengan semangat kolaborasi, Fraksi Partai Demokrat siap mendukung setiap langkah pemerintah. Terutama dalam menyusun APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

“Kami akan terus mengawal proses ini. Agar hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkas Politisi dari Daerah Pemilihan (Dapil) I ini. (Adv/Adm1)