AspirasiNews.id, Sangatta– Luasan panen padi di Kalimantan Timur (Kaltim) mengalami penurunan yang signifikan. Menurut data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Timur adalah. Pada tahun 2023, luasan panen padi tercatat mencapai 57,08 ribu hektare, menurun dari 64,97 ribu hektare pada tahun 2022. Penurunan ini mencerminkan berkurangnya luasan panen padi sebesar 7,8 ribu hektare atau sekitar 12 persen.
Menanggapi kasus penurunan panen tersebut, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), David Rante angkat bicara. Dikatakannya, bahwa di daerah Kabupaten Kutai Timur juga mengalami penurunan luasan panen padi.
“Kita butuh waktu untuk melaksanakan program ketahanan pangan. Terlebih untuk dapat membantu mengatasi masalah ini,” kata David, saat ditemui di Kantor DPRD Kutai Timur, beberapa waktiu lalu ini.
David juga menjelaskan, bahwa Badan Pangan Nasional (BPN) dan Polri telah menandatangani nota kesepahaman atau MoU. Bertujuan untuk memperkuat pelaksanaan program ketahanan pangan di daerah.
“Melalui program ini, kami berharap pemerintah daerah dapat merasakan manfaatnya. Terutama saat program ketahanan pangan mulai berjalan,” ujarnya.
Dirinya juga mengingatkan masyarakat, untuk bersaba. Yakni menunggu langkah-langkah yang akan diambil oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Terutama dalam mendukung program ketahanan pangan.
“Tunggu langkah-langkahnya, kami yakin ini akan membawa perubahan positif,” jelas Politisi dari Partai Gerindra ini.
David Rante berharap, dengan adanya kerjasama antara BPN dan Polri ini membrikan angin segar. Kemudian bagian dukungan dari pemerintah daerah, program ketahanan pangan dapat berjalan dengan baik.
“Kami akan terus memantau perkembangan ini. Juga terus berupaya, agar masyarakat mendapatkan manfaat dari program yang ada,” harap Anggota Dewan dari Daerah Pemilihan (Dapil) I ini.
Sementara, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Utama (Sestama) Badan Pangan Nasional (BPN), Sarwo Edhy dalam pernyataannya, di laman badanpangan.go.id menjelaskan. Bahwa penandatanganan MoU ini bertujuan untuk mendorong dan mempercepat pelaksanaan program-program dari Badan Pangan Nasional.
“Kami ingin memastikan bahwa program-program ini berjalan optimal. Untuk mewujudkan ketahanan pangan yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan,” ungkap Sarwo Edhy.
Sarwo Edhy menekankan, bahwa untuk mencapai ketahanan pangan yang kokoh, dibutuhkan upaya yang terintegrasi dan berkelanjutan. Sehingga diperlukan kerjasama dari semua pihak untuk satu misi.
“Langkah ini sangat penting untuk memastikan ketersediaan pangan, khususnya di daerah tetap terjaga. Kemudian dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, secara berkelanjutan di masa mendatang,” urainya. (Adv/Adm1)
