Pemprov Kaltim Diminta Agiel Prioritaskan Perkebunan Rakyat di Daerah

AspirasiNews.id, Samarinda- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim di minta prioritaskan pengembangan perkebunan rakyat di daerah. Permintaran ini datang dari Anggota Komisi II DPRD Kaltim Agiel Suwarno. Karena pekebunan kecil banyak diabaikan. Justru malah perkebunan skala besar yang mendapat prioritas bantuan. Hal ini dapat menyebabkan kecemburuan sosial di kalangan pekebun.

“Kami usulkan Pemprov Kaltim bisa memberi program bantuan lebih, terkait perkebunan rakyat ini. Karena selama ini bidang perkebunan milik warga belum dibantu secara maksimal. Tetapi malah justru perkebunan besar yang mendapat bantuan,” jelas Agiel Suwarno, Senin (6/11/2023).

Menurut Agiel, perkebunan rakyat dirasa sangat penting. Pertama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kedua mereka bisa bertahan meski hasil panennya minim dan harganya buah kebunnya anjlok. Ketiga berkebun sebagai mata pencaharian utama bagi warga di daerah pingiran.

“Ini sangat penting. Karena berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat,” ujar Agiel lagi.

Politisi yang mewakili daerah pemilihan (Dapil) Kutai Timur (Kutim), Berau, dan Bontang ini menaruh harapan besar pada pemerintah. Khususnya Pemprov Kaltim agar bisa memberi perhatian yang sama. Antara perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Dikarenakan, perkebunan rakyat juga memiliki potensi yang besar untuk menghasilkan komoditas unggulan jika dikelola dan didampingi secara maksimal. Seperti sawit, karet, dan kakao.

“Perkebunan rakyat ini perlu perhatian lebih. Supaya pengelolaan perkebunan rakyat juga bisa optimal,” urai Agiel.

Dirinya juga menyebutkan bahwa, anggaran yang digelontorkan dari APBD untuk membantu perkebunan rakyat masih terbilang minim. Padahal, setiap tahunnya Pemprov Kaltim selalu menyediakan anggaran untuk bantuan di sektor perkebunan. tetapi mereka belum tersentuh.

“Padahal sektor perkebunan rakyat ini juga berkontribusi terhadap perekonomian daerah,” tegas Agiel.

Oleh karena itu, pihaknya sebagai wakil rakyat mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemprov Kaltim. Agar bisa menuntaskan persoalan lahan yang selama ini masih menjadi kendala.

“Artinya, OPD harus lebih cermat dan teliti untuk menetapkan status lahan perkebunan masyarakat,” pungkas Agiel. (Adv/Adm1)