APBD Kutim Merosot, Legislator Desak Perusahaan Tambang Terlibat Bangun Daerah 3T

AspirasiNews.id, Samarinda- Penurunan drastis APBD Kutai Timur (Kutim), untuk tahun 2026 mendapat sorotan peringatan baru, dari DPRD Kalimantan Timur (Kaltim). Legislator Dapil-VI (Bontang-Kutim-Berau), Syarifatul Sya’diah, menilai. Bahwa pemerintah daerah, tidak boleh membiarkan beban pembangunan sepenuhnya bergantung pada anggaran yang terus menyusut. Apalagi ketika masih banyak wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) yang minim fasilitas dasar.

Datanya, dari Rp9,8 triliun pada 2025, APBD Kutim turun ke Rp5,7 triliun pada 2026. Situasi ini dianggap kritis. Karena sejumlah kecamatan terpencil, seperti Sandaran masih kekurangan infrastruktur paling mendasar. Jalan layak, listrik stabil, akses pendidikan, dan layanan kesehatan yang memadai masih perlu diberikan perhatian.

“Wilayah terpencil tidak boleh menjadi korban dari ketatnya anggaran. Pelayanan dasar tetap wajib dipenuhi,” tegas Syarifatul, sapaan akrabnya.

Anggota Komisi-III DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah ini menilai. Saatnya perusahaan tambang, yang selama ini menikmati keuntungan besar dari wilayah Kutim, mesti ikut turun tangan. Yakni mengambil porsi lebih besar, utamanya dalam pembangunan daerah terpencil 3T tersebut.

Menurutnya, CSR yang hanya berputar di sekitar lingkar tambang. Sehingga, tidak cukup untuk menjawab ketimpangan antarwilayah. (Adv/DPRD Kaltim)