Pembangunan Jalan di Kaltim Melambat, Abdulloh Dorong Evaluasi dan Disiplin Anggaran
Pembangunan Jalan di Kaltim Melambat, Abdulloh Dorong Evaluasi dan Disiplin Anggaran. Ketua Komisi-III DPRD Kaltim, Abdulloh saat turun ke lapangan
AspirasiNews.id, Samarinda- Ketua Komisi-III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Abdulloh, kembali mengemukakan sorotannya. Kali ini tentang melambatnya pembangunan infrastruktur jalan, di sejumlah wilayah Bumi Etam. Dia menilai, kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, menjadi faktor utama, di balik terhambatnya sejumlah proyek strategis di daerah.
“Sekarang baik proyek jalan nasional maupun provinsi, terkena dampak efisiensi. Karena anggarannya terbatas, beberapa kegiatan akhirnya harus ditunda,” jelas Abdulloh, pada Jumat (24/10/2025).
Menurutnya, kondisi ini tidak hanya menghambat rencana pembangunan daerah, tetapi juga berdampak langsung pada masyarakat di kawasan pedalaman yang masih menantikan akses jalan memadai. Ia menegaskan, persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan sepihak oleh pemerintah daerah.
“Perlu koordinasi antara DPRD, Tim Percepatan Pembangunan Daerah, dan instansi teknis agar proyek yang tertunda bisa segera dilanjutkan ketika fiskal membaik,” jelasnya.
Abdulloh menambahkan, kebijakan efisiensi juga berimbas pada proyek-proyek di bawah kewenangan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN). Namun begitu, peluang untuk memperoleh tambahan alokasi dana dari pemerintah pusat masih terbuka, asalkan daerah mampu menunjukkan kinerja penyerapan anggaran yang baik sejak awal tahun.
“Jika serapan anggaran triwulan pertama sudah mencapai 30 persen, pemerintah pusat menjanjikan akan mengembalikan sebagian dana yang sempat dipotong. Ini peluang bagi Kaltim untuk mempercepat pembangunan,” tegasnya.
Sebagai langkah antisipasi, Komisi III DPRD Kaltim berencana melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh program infrastruktur dalam APBD 2026. Tujuannya, agar skala prioritas pembangunan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah tanpa menambah beban fiskal.
“Pemerintah daerah tentu ingin pembangunan jalan berjalan cepat, tapi harus realistis dengan kondisi anggaran. Tidak bisa dipaksakan kalau dana belum tersedia,” kata Abdulloh.
Ia juga mendorong agar proses lelang proyek infrastruktur dapat dimulai lebih awal, idealnya sejak Desember, sehingga penyerapan APBD di triwulan pertama dapat meningkat. Dengan disiplin dalam pengelolaan anggaran, Abdulloh yakin kepercayaan pemerintah pusat terhadap daerah akan semakin kuat.
“Kalau daerah tertib sejak awal, pusat pasti menilai itu sebagai kinerja positif. Dengan begitu, meski dalam situasi efisiensi, pembangunan jalan tetap bisa berjalan dan harapan masyarakat tidak terhenti,” pungkasnya. (Adv/DPRD Kaltim)
