DPRD Kaltim Dorong Pembangunan Infrastruktur Tetap Berjalan, Meski Hadapi Efisiensi Anggaran

AspirasiNews.id, Samarinda- Ketua Komisi-III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Abdulloh, kembali menegaskan. Bahwa pembangunan infrastruktur di daerah, tidak boleh berhenti. Meskipun pemerintah pusat berencana melakukan efisiensi, terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun berjalan.

Menurut Abdulloh, kebijakan pengetatan anggaran dari pusat, memang berpotensi memengaruhi pelaksanaan sejumlah proyek di daerah. Terutama pada sektor infrastruktur jalan. Namun, hal itu tidak seharusnya menjadi alasan. Utamanya untuk menghentikan seluruh kegiatan pembangunan.

“Pembangunan harus tetap berjalan, meskipun dilakukan secara bertahap. Kita bisa menyesuaikan skala prioritas, sambil menunggu keputusan final dari APBN,” jelas Abdulloh, pada Sabtu (11/10/2025).

Ia menegaskan, proyek-proyek strategis yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas utama DPRD Kaltim. Termasuk pembangunan dan perbaikan ruas jalan yang dinilai memiliki dampak besar terhadap konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi masyarakat.

“Kami memahami kondisi fiskal yang menantang, tapi semangat kami jelas: pembangunan tidak boleh berhenti total. Kalau target semula 100 kilometer, minimal bisa dikerjakan separuhnya dulu. Yang penting masyarakat melihat ada progres nyata,” tegasnya.

Abdulloh juga menyoroti laporan dari Dinas PUPR-Pera Kaltim yang menyebutkan terdapat dua proyek jalan berpotensi terdampak efisiensi anggaran. Meski demikian, DPRD berkomitmen memastikan agar proyek-proyek tersebut tidak mangkrak.

Ketua Komisi III DPRD itu menilai, pendekatan pembangunan bertahap merupakan solusi paling realistis di tengah keterbatasan fiskal. Langkah ini diharapkan dapat menjaga keberlanjutan proyek sekaligus memastikan masyarakat tetap merasakan kehadiran pemerintah di bidang pembangunan.

“Legislatif bersama eksekutif harus saling mendukung agar setiap rupiah digunakan seefektif mungkin. Fokus kami adalah memastikan anggaran tersalurkan pada program yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat luas,” ujarnya.

Abdulloh menambahkan, DPRD Kaltim akan terus mengawasi pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur agar tetap tepat sasaran dan tidak terhambat oleh kebijakan efisiensi.

“Efisiensi bukan alasan untuk mengorbankan kepentingan publik. Kami ingin masyarakat tetap percaya bahwa pemerintah daerah tetap bekerja, meskipun dengan segala keterbatasan,” tegasnya.

Ia menutup pernyataannya dengan menyerukan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan DPRD dalam menghadapi kebijakan efisiensi dari pusat.

“Kerja sama yang solid antara eksekutif dan legislatif adalah kunci agar kebijakan efisiensi tidak mematikan semangat pembangunan. Tujuannya tetap satu, yaitu kesejahteraan masyarakat,” pungkas Abdulloh. (Adv/DPRD Kaltim)