Norhayati Klarifikasi Rumor Pergantian Sekwan DPRD Kaltim, Diperkuat Syahriah dan Hamas
Norhayati Klarifikasi Rumor Pergantian Sekwan DPRD Kaltim, Diperkuat Syahriah dan Hamas. Sekretaris DPRD (Sekwan) Kalimantan Timur (Kaltim) Norhayati Usman.
AspirasiNews.id, Samarinda- Sekretaris DPRD (Sekwan) Kalimantan Timur (Kaltim), Norhayati Usman, memberikan tanggapannya. Kali ini terkait rumor pergantian jabatannya, yang akhir-akhir ini menarik perhatian publik.
Sebelumnya, Anggota DPRD Kaltim, Syahariah Mas’ud menyampaikan kritiknya. Yakni terhadap koordinasi Sekwan yang kurang maksimal. Khususnya soal agenda penting di DPRD. Beberapa Rapat Paripurna (Rapur), bahkan hanya dihadiri oleh staf ahli Gubernur. Bukan oleh pejabat eksekutif, sesuai ketentuan.
“Beberapa kali Paripurna, hanya dihadiri oleh staf ahli. Ini sangat disayangkan,” tegas, Syahariah Mas’ud, Anggota Komisi-IV DPRD Kaltim, belum lama ini.
Menanggapi respon tersbeut, wanita yang akrab disapa Norhayati ini, mengemukakan pendapatnya. Dirinya di depan awak media menjelaskan, bahwa sejauh ini koordinasi masih cukup baik, dan berjalan sebagaimana mestinya.
“Enggak ada (masalah), baik aja semuanya. Saya kemarin izin sakit aja, bukan cuti. Ya, semua aman,” ungkap Norhayati, pada Senin (4/8/2025).
Sementara itu, Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud (Hamas), turut memberikan klarifikasinya. Dia membenarkan, adanya pembahasan internal. Utamanya mengenai kinerja Sekwan, khususnya terkait koordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov). Yakni, dalam hal kehadiran pada Rapat Paripurna (Rapur).
“Beberapa kali Paripurna dihadiri oleh staf ahli, padahal itu forum tertinggi di DPRD. Seharusnya kalau Gubernur berhalangan, ada pendelegasian ke Wakil Gubernur, Sekda, atau pejabat setingkat lainnya,” terang Hasanuddin Mas’ud, Legislator dari Partai Golkar itu.
Hamas menguraikan, bahwa DPRD sebenarnya sudah melakukan koordinasi. Yakni, melalui mekanisme Badan Musyawarah (Bamus), termasuk menyampaikan jadwal paripurna jauh-jauh hari. Namun, beberapa kali tetap saja eksekutif tidak hadir secara langsung. Sehingga, muncul persepsi buruk soal koordinasi.
“Sekarang ini kita sedang bahas APBD Perubahan, dan APBD Murni. Di mana Sekwan juga menjabat sebagai Sekretaris Badan Anggaran (Banggar). Kalau soal mutasi, perlu pertimbangan. Karena jika diganti, bisa menghambat proses,” beber Hamas, pucuk Pimpinan Tertinggi di DPRD Kaltim tersebut. (Adv/DPRD Kaltim)
