AspirasiNews.id, Samarinda- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim), menanggapi kabar yang menyebutkan, adanya penghentian anggaran pokok pikiran (Pokir) untuk media. Informasi ini mengemuka saat finalisasi draft Ranperda tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2025-2029 dengan DPRD Kaltim, pada akhir bulan lalu.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim, Yusliando menyatakan. Bahwa kerja sama, antara pemerintah daerah dan media massa tetap berlanjut. Meskipun mengalami penyesuaian dari sisi nilai anggarannya.
“Kami tegaskan, anggaran untuk media tidak mungkin dihapus. Programnya tetap ada, hanya disesuaikan nilainya,” jelas Yusliando, pada Jumat (25/7/2025) lalu.
Isu pemangkasan anggaran media ini, sempat mencuat. Bahkan dikaitkan dengan kejadian viral, yang melibatkan ajudan Gubernur Kaltim. Yang saat itu, disebut-sebut menghalangi wartawan dalam sesi doorstop dengan Gubernur Kaltim.
Namun, Yusliando memastikan. Bahwa hal tersebut, tidak berdampak pada pengambilan keputusan dalam hal anggaran.
“Media ini adalah corong pemerintah, sekaligus penyampai informasi kepada masyarakat. Jadi, tidak mungkin kami meniadakan anggaran untuk media,” tegasnya.
Lebih lanjut, Dia menjelaskan. Bahwa langkah penyesuaian diambil, untuk menjamin. Bahwa dana yang dialokasikan, tetap sesuai dengan prinsip efisiensi, dan kewajaran penggunaan anggaran.
“Kita juga harus menghitung kewajarannya, berapa nilainya. Tapi yang pasti programnya tetap ada,” ungkap Yusliando menambahkan.
Dia pun mengimbau, agar masyarakat tidak salah paham. Terkait informasi yang beredar.
“Sekali lagi, kami klarifikasi. Program dan pendanaan media, tetap ada,” terang Yusliando. (Adv/DPRD Kaltim)
