DBH Kaltim Turun Rp6-7 M, DPRD Kaltim Minta Pusat Kaji Ulang Pemangkasan ke Daerah

AspirasiNews.id, Samarinda– Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), tengah dihadapkan pada tantangan besar. Menyusul kebijakan pemerintah pusat, yang memangkas Dana Bagi Hasil (DBH) secara signifikan. Berdasarkan data terbaru, nilai DBH Kaltim turun drastis. Dari sekitar Rp6–7 triliun, menjadi hanya sekitar Rp1,6 triliun.

Pemangkasan ini, disebut mencapai 70–75 persen, dari nilai sebelumnya. Akibatnya, akan berdampak langsung terhadap kemampuan keuangan daerah. Total dana transfer ke daerah (TKD) untuk Kaltim, pada tahun 2026 juga dilaporkan turun. Yakni menjadi sekitar Rp2,49 triliun, di mana DBH menjadi komponen utama, dalam berbagai progran strategis Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis menilai. Kebijakan tersebut akan memberikan efek besar, terhadap pelaksanaan program pembangunan di daerah.

“Pemangkasan DBH ini, akibatnya besar. Kita dihadapkan pada dua hal. Bagaimana meningkatkan pendapatan daerah (PAD), dan bagaimana melakukan efisiensi anggaran,” jelas Nanda, sapaan akrabnya.

Menurut Nanda, Politisi PDI-Perjuangan itu, Kaltim harus segera beradaptasi. Yakni dengan memperkuat diversifikasi pendapatan daerah, agar tidak terlalu bergantung pada satu sumber penerimaan.

“Memang, Kaltim punya potensi besar. Tapi kita perlu lebih kreatif. UPTD harus lebih maksimal, dan BUMD juga harus mampu meningkatkan pemasukan. Semua ini bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk Kaltim,” tegas Nanda lagi.

Nanda juga menyebut, DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan Badan Anggaran (Banggar), akan melakukan pembahasan lebih mendalam. Terkait langkah penyesuaian anggaran.

“Pastinya, nanti ada program yang volumenya harus kita kurangi. Kalau ada yang bisa ditunda, ya pending dulu. Kegiatan yang kurang substansial, seperti perjalanan dinas, ATK, dan seremonial bisa disesuaikan,” terang Nanda.

Sementara itu, Gubernur Kaltim H Rudy Mas’ud (Harum) sebelumnya, juga meminta pada pemerintah pusat. Yakni untuk mengkaji ulang kebijakan tersebut.

Menurutnya, pemangkasan DBH yang terlalu besar, dapat menghambat program strategis daerah. Termasuk pembangunan pendidikan gratis “Gratispol”, yang tengah digencarkan oleh Pemprov Kaltim.

“Ini perlu dikaji ulang. Kaltim adalah salah satu penyumbang terbesar, bagi negara. Jadi sudah seharusnya, ada proporsionalitas yang adil,” tegas Harum.

Dengan penurunan tajam DBH ini, Pemprov Kaltim diprediksi harus melakukan efisiensi. Terutama di beberapa sejumlah pos anggaran. Meski demikian, DPRD berharap, agar pemangkasan tidak mengganggu program prioritas. Khususnya yang langsung menyentuh masyarakat. (Adv/DPRD Kaltim)