Sapto Ungkap Data Kependudukan, Jadi Biang Persoalan di Pilkada dan Tatakelola Pemerintahan
Sapto Ungkap Data Kependudukan, Jadi Biang Persoalan di Pilkada dan Tatakelola Pemerintahan
AspirasiNews.id, Samarinda- Permasalahan fundamental dalam Pemilukada (Pemilihan Umum Kepala Daerah) dan tata kelola pemerintahan daerah, adalah buruknya data kependudukan.
Hal itu diungkapkan oleh Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sapto Setyo Pramono. Pada saat menggelar Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke-10, di Kampus STMIK WICIDA Samarinda, pada Selasa (21/10/2025).
PDD kali ini mengangkat tema “Pemilukada Langsung, Masalah, dan Tantangannya”. Sapto menegaskan, bahwa data yang tidak presisi, menjadi akar masalah sosial. Mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga bantuan sosial, yang tidak tepat sasaran.
Pria yang akrab disapa Sapto ini juga menekankan. Bahwa akurasi data kependudukan, adalah induk dari semua kebijakan. Jadi menurutnya datanya harus akurat, dan jumlahnya tepat.
“Masalah yang mendasar, adalah akurasi perbaikan database. Karena database yang presisi, itu penting. Yakni untuk dilakukan pembaruan secara benar,” jelas Sapto Setyo Pramono, Anggota Komisi-II DPRD Kaltim ini.
Sapto mencontohkan, dampak buruk dari data yang lemah. “Banyak bantuan pemerintah yang tidak tepat sasaran. Ini adalah akibat langsung dari lemahnya sistem pembaruan data,” terang Sapto, Legislator dari Partai Golkar itu.
Sapto juga menyoroti perangkat desa di Benua Etam ini. Khususnya RT, sebagai ujung tombak yang harus memiliki literasi IT. Tujuannya untuk memperbarui data, secara real-time.
“RT itu ujung tombak. Mereka harus menguasai dan bisa mengoperasikan IT. Karena mereka yang tahu, siapa yang lahir, meninggal, atau pindah,” tegas Sapto lagi.
Pihaknya juga menyinggung, wacana digitalisasi Pemilukada. Menyebut e-voting tidak akan pernah efektif, jika data dasarnya masih kacau.
“Kalau ada wacana e-voting, perbaiki dulu database-nya. Kalau database-nya clear, baru sistem digital bisa efektif,” seru Sapto.
Dalam agenda sosialisasi PDD ini, juga didukung oleh Komisioner KPU Kaltim, Abdul Qoyyim Rasyid, sebagai narasumber. (Adv/DPRD Kaltim)
