Krisis SMA-SMK di Balikpapan, Anggota DPRD Kaltim Minta Gubernur Prioritaskan Penambahan Sekolah
Krisis SMA-SMK di Balikpapan, Anggota DPRD Kaltim Minta Gubernur Prioritaskan Penambahan Sekolah. Ilustrasi sekolah tingkat SMA dan SMK di Balikpapan
AspirasiNews.id, Samarinda- Anggota Komisi-II DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Nurhadi Saputra, kembali memberikan atensi seriusnya. Kali ini mengenai minimnya jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, di Kota Balikpapan. Menurutnya, ketimpangan jumlah antara lulusan SMP, dan daya tampung SMA/SMK Negeri. Menyebabkan banyak siswa tidak tertampung di sekolah tingkat menengah negeri, setiap tahun ajaran baru.
“Balikpapan ini memang sangat kritis. Tahun ini banyak sekali siswa yang setelah lulus dari SMP Negeri, tidak tertampung di SMA atau SMK Negeri,” jelas Nurhadi, sapaan akrabnya, pada Selasa (26/8/2025).
Nurhadi menjelaskan, saat ini terdapat 28 SMP Negeri di Balikpapan. Namun hanya ada 9 SMA Negeri dan 6 SMK Negeri yang tersedia di Kota Minyak tersebut. Dia menyebut, ketidak seimbangan ini sebagai masalah yang harus segera dijawab, oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. Mengingat pendidikan tingkat menengah, menjadi kewenangan Provinsi Benua Etam.
Bahkan, rencana pembangunan SMK Negeri 7, yang sudah diwacanakan sejak era Gubernur sebelumnya. Tetapi, hingga kini tak kunjung terealisasi. Sehingga diperlukan perhatian, dan langkah strategis yang nyata, untuk mengatasi ketimpangan itu.
“SMK 7 itu sudah lima tahun digadang-gadang. Tapi sampai masa jabatan Pak Gubernur kemarin habis, tidak juga terealisasi,” kata Nurhadi, Legislator dari Partai Demokrat ini.
Nurhadi juga punya harapan besar, terutama di masa pemerintahan Gubernur Kaltim H Rudi Mas’ud (Harum), dan Wakil Gubernur (Wagub) Seno Aji, yang baru ini. Penambahan SMA dan SMK Negeri di Balikpapan, bisa menjadi prioritas. Dia menyebut, hal ini sebagai misi kolektif Anggota DPRD, dari Daerah Pemilihan (Dapil) Balikpapan.
Nurhadi juga menyoroti, pentingnya pembangunan rumah sakit (RS) baru di Balikpapan. Meskipun, pembangunan rumah sakit merupakan kewenangan pemerintah kota (Pemkot). Dia mendorong, agar Pemkot tak ragu berkomunikasi, dan bersinergi dengan Pemprov Kaltim.
“Kalau memang ada peluang, tak ada salahnya, anggaran provinsi diarahkan ke pembangunan rumah sakit. Ini demi kepentingan masyarakat Balikpapan, dan Kaltim secara umum,” ujar Nurhadi, Politisi dari Dapil Balikpapan itu.
Pihaknya juga berharap, agar Pemprov Kaltim dapat mengalirkan lebih banyak bantuan. Terutama bantuan keuangan (Benkeu) Provinsi, ke Balikpapan.
“Selama ini, dana Bansos ke Balikpapan sangat minim. Mudah-mudahan, sekarang bisa lebih deras, dan kencang,” harap Nurhadi, Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Kaltim tersebut. (Adv/DPRD Kaltim)
