Fraksi PKB Soroti Kesenjangan dan Dinamika Sosial, Dorong Pendidikan Kaltim Lebih Adaptif serta Inklusif

AspirasiNews.id, Samarinda- Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menyoroti dinamika sosial, perubahan kebijakan nasional, dan tantangan ketimpangan akses pendidikan. Sorotan utama ini dikemukakan oleh Fraksi PKB, dalam Rapat Paripurna (Rapur) ke-25 DPRD Kaltim. bertempat di Gedung-B Kantor DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, pada Senin (21/7/2025) lalu.

PKB menekankan, pentingnya pembaruan regulasi pendidikan. Agar lebih adaptif, terhadap realitas kekinian. Tampak Anggota Komisi-II DPRD Kaltim, Sulasih mewakili Fraksi PKB menyampaikan. Sejak diberlakukannya Perda (Peraturan Daerah) Nomor 1 Tahun 2016. Tentang Penyelenggaraan Pendidikan, banyak perubahan sosial, dan arah kebijakan nasional yang belum sepenuhnya diakomodasi, dalam regulasi tersebut.

“Kita menghadapi kenyataan, masih ada kesenjangan nyata. Baik dari segi kualitas, maupun akses pendidikan. Hal ini diperparah, dengan kesenjangan teknologi. Bahkan kekurangan tenaga pendidik yang merata,” jelas Sulasih.

Sebagai provinsi yang kaya, akan sumber daya alam (SDA) dan budaya, Benua Etam ini dinilai memerlukan sistem pendidikan yang bukan hanya berorientasi akademik. Tetapi juga menanamkan akhlak mulia, kemandirian, daya saing, serta kepedulian terhadap lingkungan.

Pihaknya menanggapi penyusunan Raperda Penyelenggaraan Pendidikanm, yang diinisiasi DPRD. Fraksi PKB ini menyampaikan 7 poin penting, sebagai sikap politik. Juga sekaligus dukungan substansial, terhadap proses legislasi.

Pada poin pertama, fraksi ini memberi apresiasi, terhadap dukungan Pemprov Kaltim. Terutama dalam pembahasan regulasi pendidikan baru, yang diharapkan mampu memperkuat visi “Kaltim Menyongsong Indonesia Emas”.

Fraksi PKB juga memberi dukungan penuh, terhadap inovasi daerah. Terutama dalam penyelenggaraan pendidikan kreatif, yang menyesuaikan kebutuhan masing-masing wilayah.

Poin ketiga, Fraksi PKB memberi dorongan kuat, agar Ranperda mencantumkan kebijakan pendidikan gratis. Hal ini sejalan dengan visi Gubernur, membangun generasi bebas beban biaya.

Poin selanjutnya, Fraksi PKB juga memberi penekanan, pada pentingnya pendidikan inklusif, dan fasilitas ramah disabilitas di seluruh satuan pendidikan.

Pada poin kelima, Fraksi PKB memberi apresiasi, terhadap sinergi antara eksekutif, dan legislatif. Khususnya dalam membangun sistem pendidikan yang inklusif, dan kreatif.

Poin keenam, disampaikan kesepahaman. Bahwa pendidikan harus melahirkan generasi cerdas. Yakni secara intelektual, sekaligus berkarakter, dan peduli lingkungan.

Sedangkan pada poin ketujuh, Fraksi PKB memberi dorongan. Agar pembahasan Ranperda dilanjutkan, melalui Panitia Khusus (Pansus). Hal ini demi efektivitas pembahasan yang fokus, dan solutif.

“Fraksi PKB berkomitmen, mendorong pendidikan Kaltim. Yakni menjadi sistem yang kuat, adaptif terhadap perkembangan zaman, dan menyentuh kebutuhan nyata masyarakat. Pendidikan adalah tiket menuju masa depan,” tegas Sulasih.

Rapat Paripurna ini menjadi momentum penyelarasan visi, antara DPRD dan Pemprov Kaltim. Agar membentuk regulasi pendidikan yang benar-benar berpihak pada rakyat. Pembaruan Ranperda, diharapkan tidak hanya menjadi dokumen hukum. Tetapi juga pijakan membangun pendidikan yang inklusif, relevan, dan berdaya tahan terhadap tantangan global, maupun lokal. (Adv/DPRD Kaltim)