DPRD Kaltim Sahkan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024, Banggar Soroti Efisiensi dan Inovasi Pengelolaan Aset

AspirasiNews.id, Samarinda- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menggelar Rapat Paripurna (Rapur), pada Senin (28/7/2025). Kali ini Rapur ke-27, dengan agenda utama, pembahasan dan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud (Hamas), didampingi para Wakil Ketua Ekti Imanuel, Ananda Emira Moeis, dan Yenni Eviliana. Turut hadir Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim, Seno Aji.

Mewakili Sekretaris DPRD Kaltim, Kabag Persidangan dan Perundang-undangan, Suriansyah. Dia membacakan laporan Banggar (Badan Anggaran). Menyampaikan pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kaltim Tahun 2024, oleh Badan Anggaran memiliki urgensi yang sangat tinggi. Hal ini karena, Badan Anggaran memiliki peran krusial dalam memastikan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Pembahasan dilakukan untuk mengevaluasi, apakah pelaksanaan APBD telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Juga untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan, atau masalah dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya diberikan rekomendasi perbaikan, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Dengan demikian, pembahasan Ranperda yang dilakukan Badan Anggaran, memiliki peran sentral. Khsuusnya dalam menjaga akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Kemudian untuk memastikan, bahwa APBD digunakan untuk kepentingan terbaik masyarakat,” terang Suriansyah.

la menjelaskan, Banggar telah mencermati, dan memeriksa Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024, beserta lampirannya. Didalamnya memuat informasi, mengenai laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas. Juga ada catatan atas laporan keuangan, laporan kinerja, dan ikhtisar laporan keuangan BUMD yang telah diaudit BPK, serta diperkuat dengan laporan hasil pemeriksaan BPK.

“Disampaikan bahwa, laporan keuangan Pemerintah Provinsi sebagaimana tersebut di atas. Telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, sebagaimana ketentuan dalam pengelolaan keuangan daerah,” jelas Suriansyah.

Badan Anggaran, lanjut dia juga mendorong Pemprov, untuk melakukan inovasi dalam upaya menggali potensi pendapatan. Diantaranya, melalui kerja sama pemanfaatan aset milik daerah, pengembangan bidang usaha, dan permodalan BUMD. Bertujuan untuk mengelola potensi sumber daya alam (SDA) Kaltim, yang melimpah, yang memiliki nilai ekonomi strategis. Salah satunya, berjuang mengelola alur Sungai Mahakam, bukan hanya sebagai alur pelayaran sungai saja. Tetapi juga mengelola potensi yang dapat memberikan nilai tambah, bagi perekonomian Kaltim.

Kendati demikian, Banggar mengingatkan. Kesuksesan menyerap anggaran, bila tidak diiringi perencanaan yang tepat, dengan kualitas belanja yang benar-benar menerapkan prinsip efisiensi, dan efektivitas. Maka dapat dipastikan, menghambat pemenuhan pelayanan dasar, dan tidak berpengaruh signifikan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Setelah penyampaian laporan dari Badan Anggaran (Banggar), DPRD Kalimantan Timur. Seluruh anggota dewan yang hadir menyatakan persetujuan terhadap hasil pembahasan. Agenda Rapat Paripurna kemudian berlanjut ke tahapan krusial. Yakni penandatanganan persetujuan bersama, antara Pimpinan DPRD Kaltim, dan Wakil Gubernur Kaltim.

Langkah ini, sekaligus menunjukkan komitmen DPRD Kaltim, dan Pemprov Kaltim. Untuk menjaga transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Persetujuan bersama tersebut dinilai, sebagai wujud sinergi kelembagaan. Khsusnya dalam mendorong pembangunan, yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Kaltim. (Adv/DPRD Kaltim)