Budianto Bulang Soroti Masih Banyaknya Persoalan Dalam Pelaksanan Pilkada
Budianto Bulang Soroti Masih Banyaknya Persoalan Dalam Pelaksanan Pilkada. Dikemukakannya dalam Penguatan Demokrasi Daerah (PDD), pada Rabu (22/10/2025). Bertempat di Desa Himba Lestari, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kutai Timur (Kutim).
AspirasiNews.id, Kutim- Pelaksanaan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) langsung di Kalimantan Timur (Kaltim), dinilai masih dibayangi masalah serius. Mulai dari mahalnya biaya politik, hingga praktik politik uang.
Berbagai permasalah ini, dikemukakan oleh Anggota DPRD Kaltim, Budianto Bulang. Informasi itu dipaparkannya saat menggelar Penguatan Demokrasi Daerah (PDD), pada Rabu (22/10/2025). Bertempat di Desa Himba Lestari, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Dengan mengusung poin utama mengupas tuntas tantangan Pemilikada tersebut.
“Saya tegaskan, Pilkada adalah amanah reformasi. Tetapi ini tantangan, yang ada harus diselesaikan bersama,” jelas Budianto, sapaan akrabnya.
Budianto Bulang juga menyoroti, beberapa penyakit demokrasi yang masih muncul. Mulai data pemilih tidak akurat, dan rendahnya literasi politik. Kemudian mengenai fenomena kecenderungan pemilih yang lebih menilai popularitas calon, bukan rekam jejak atau program.
“Pilkada langsung, adalah bentuk demokrasi. Yakni memberi ruang bagi rakyat, untuk memilih pemimpinnya. Namun, kita masih dihadapkan pada sejumlah persoalan serius. Seperti mahalnya biaya politik, rendahnya partisipasi pemilih, dan masih adanya praktik politik uang,” terang Budianto, Legislator dari Partai Golkar ini.
Dia juga mendesak, agar edukasi politik ditingkatkan. Terutama yang lebih penting, transparansi anggaran diperketat. Sehinga para calon maupun masyarakat, semua bisa berjalan sesuai amanah Pemilu yang sesungguhnya.
“Kita ingin Pilkada berlangsung jujur, adil, dan terbuka. Pengawasan terhadap dana kampanye, dan pembiayaan politik harus diperketat. Agar tidak disalahgunakan,” tegas Budianto, Angoota Komisi-I DPRD Kaltim itu.
Narasumber, Muhammad Hasbi Mo’a, memperkuat informasi Budianto. Bahwa menanamkan nilai-nilai demokrasi, dari tingkat desa sangat penting. Karena pemilih sesungguhnya, yakni rakyat dari masyarakat dari desa.
“Demokrasi yang kuat, dimulai dari akar rumput. Ketika masyarakat desa memahami arti suara mereka. Maka kualitas kepemimpinan yang lahir, juga akan lebih baik, dan berintegritas,” ungkap Hasbi dalam motivasinya.
DPRD Kaltim, melalui PDD berkomitmen. Yakni memperkuat pemahaman publik, tentang etika, dan budaya politik yang beradab. Hal ini demi mewujudkan Pilkada berintegritas. (Adv/DPRD Kaltim)
