DPPPA Kutim Dorong Integrasi Perspektif Gender, Atasi Tingginya Ketimpangan Daerah

AspirasiNews.id, Sangatta- Pentingnya penerapan perspektif gender, dalam setiap proses pembangunan daerah, adalah suatu keharusan. Informasi ini disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Kutai Timur (Kutim).

Penekanan pesan tersebut, dikemukakan oleh Kepala DPPPA Kutim, Idham Cholid. Disampaikan dalam pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD), yang menyoroti upaya mewujudkan pembangunan inklusif. Terutama bagi seluruh kelompok masyarakat, mulai dari perempuan, laki-laki, lansia hingga penyandang disabilitas.

Dalam kesempatan itu, Idham Cholid menjelaskan. Bahwa Pengarusutamaan Gender (PUG), kerap disalahartikan, sebagai isu yang hanya berfokus pada perempuan. Padahal, dikatakannya, PUG merupakan pendekatan pembangunan. Dimana yang memastikan, seluruh kelompok masyarakat merasakan manfaat pembangunan, secara adil dan merata.

“Bahwasanya pengaruh sebaran gender itu tadi, sudah dijelaskan. Bagaimana pembangunan itu, adalah bersifat inklusif, dan bersifat adil. Pembangunan itu, bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali. Baik itu perempuan maupun laki-laki,” jelas Idham Cholid, saat ditemui awak media, pada Rabu (19/11/2025), di hotel Royal Victoria, Sangatta.

Pria yang akrab disapa Idham ini, menambahkan. Bahwa Dia kini menyoroti kondisi ketimpangan gender di Kutai Timur. Karena dinilainya, masih cukup tinggi. Diaa menyebut, Kutim menempati peringkat 9 dari 10 kabupaten/kota di Kaltim (Kalimantan (Timur), terkait ketimpangan gender itu. Sehingga perhatian serius terhadap isu tersebut, menjadi sangat penting.

“Nah, kebetulan di Kutai Timur ini. Angka ketimpangan gendernya masih tinggi. Kita masih tertinggal. Kita peringkat 9 dari 10 kabupaten kota,” terang Idham.

Idham juga mengimbau, semua perangkat daerah. Agar lebih memberi ruang dan kesempatan, kepada kelompok rentan. Termasuk anak-anak. Untuk dapat terlibat, dan mendapatkan akses yang setara, dalam berbagai program pembangunan.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana (Panpel) FGD, Dina Prihandini memaparkan. Bahwa kegiatan ini, menjadi langkah strategis. Terutama dalam memperkuat kapasitas perangkat daerah, dalam mengimplementasikan anggaran responsif gender.

Menurutnya, FGD ini didorong oleh visi untuk menciptakan pembangunan yang lebih merata, adil, dan responsif. Khususnya terhadap kebutuhan seluruh kelompok masyarakat.

“Latar belakang kegiatan ini adalah. Dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, berkeadilan dan responsif. Terutama terhadap kebutuhan seluruh kelompok masyarakat, termasuk perempuan, laki-laki, lansia dan penyandang disabilitas. Maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kutim, melaksanakan forum group discussion tentang anggaran responsif gender,” beber Dina, sapaan akrabnya.

Dina mengungkapkan, integrasi perspektif gender harus dilakukan secara sistematis. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi setiap kebijakan dan program.

“Kegiatan ini merupakan langkah strategis, yang dilakukan secara sistematis dan terencana. Untuk memastikan, bahwa perspektif gender akan menjadi bagian integral, dalam seluruh proses pembangunan,” urai Dina. (Adv/Diskominfo Kutim)