AspirasiNews.id, Samarinda- Upaya pemerintah pusat dalam menghadirkan akses pendidikan yang inklusif, melalui program Sekolah Rakyat (SR), mendapat dukungan penuh dari DPRD Kalimantan Timur (Kaltim).
Anggota Komisi-IV DPRD Kaltim, Agus Aras, menilai. Program tersebut sebagai langkah konkret negara. Yakni dalam menjawab tantangan kesenjangan pendidikan, khususnya bagi masyarakat dari kalangan kurang mampu.
Pernyataan tersebut disampaikan Agus, usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat bersama Dinas Sosial (Dinsos) Kaltim, di Balikpapan, beberapa waktu lalu. Dirinya menyebutkan, kehadiran Sekolah Rakyat merupakan bukti nyata. Bahwa negara hadir untuk menjamin hak pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Ini angin segar bagi keluarga kurang mampu di Kaltim. Sekolah Rakyat bisa menjadi solusi konkret untuk membuka akses pendidikan yang berkualitas dan setara,” ujar Agus.
Salah satu keunggulan program ini, lanjut Agus, terletak pada pembiayaan yang sepenuhnya ditanggung oleh Kementerian Sosial RI, mulai dari operasional hingga fasilitas pendukung. Dengan demikian, Pemprov dan pemerintah kabupaten/kota hanya perlu menyiapkan lahan yang layak.
“Ini tidak membebani anggaran daerah. Pemerintah pusat yang menanggung semuanya. Pemerintah daerah tinggal dukung dari sisi penyediaan lahan saja,” tegasnya.
Selain itu, Agus juga menekankan bahwa Sekolah Rakyat bukan hanya lembaga pendidikan biasa, tetapi sarana strategis untuk membentuk generasi muda yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing tinggi. Fasilitas yang disediakan pun sangat lengkap, termasuk asrama, pakaian, dan kebutuhan pokok lainnya.
“Anak-anak tidak perlu membawa apa pun, karena semua sudah disiapkan. Kurikulumnya pun mengikuti standar nasional. Ini bentuk investasi besar untuk masa depan SDM Kalimantan Timur,” paparnya.
Namun, Agus juga mengingatkan agar program ini disosialisasikan secara luas, agar tepat sasaran dan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
“Pemerintah daerah harus proaktif menyampaikan informasi ini ke masyarakat, khususnya yang selama ini kesulitan mengakses pendidikan. Jangan sampai yang berhak justru tidak tahu,” tutupnya. (Adv/DPRD Kaltim)
