DPRD Kaltim Sebut Pemasangan Stiker Penerima Bansos Jadi Alat Kontrol Hindari Penyelewengan 

AspirasiNews.id, Samarinda- Ramai di media sosial (Medsos), tentang penempelan stiker penerima bansos, bertuliskan “Keluarga Miskin”. Utamanya dalam rangka pencairan Bantuan Sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) Tahap 4. Dimana yang dialokasikan pada Oktober sampai Desember 2025.

Menanggapi polemik ini, DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) juga angkat bicara. Utamanya merespon pemasangan stiker tersebut. Tanggapan itu, kali ini datang dari Darlis Pattalongi, Anggota DPRD Kaltim, dari Daerah Pemilihan (Dapil)-I Samarinda. Dirinya menilai, bahwa pemasangan stiker harusnya bisa menjadi alat kontrol. Agar mencegah penyelewengan yang terjadi di lapangan.

“Jangan dilihat sebagai hal yang memalukan. Ini soal kejujuran dan keterbukaan publik. Justru dengan keterbukaan seperti ini, kita bisa memperbaiki sistem. Terutama yang selama ini, sering dianggap tidak tepat sasaran,” jelas Darlis Pattalongi, Sekretaris Komisi-IV DPRD Kaltim, pada Jumat (7/11/2025), di Samarinda.

Pria yang akrab disapa Darlis ini, menambahkan. Dengan adanya penandaan tersebut, masyarakat bisa ikut berperan. Yakni dalam memastikan, bahwa penerima bantuan sesuai dengan daftar yang telah diverifikasi oleh pemerintah.

Darlis menyebut, langkah ini sebagai upaya positif, yang perlu didukung. Asal dilaksanakan dengan bijaksana, dan berlandaskan pada prinsip kemanusiaan.

“Penggunaan stiker itu, harapan kita. Agar pembagian dana Bansos, betul-betul sampai kepada orang yang masuk dalam kategori Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Karena, di sana sudah jelas kategorinya. Mulai dari Desil 1 hingga Desil 4, yang menentukan siapa yang berhak menerima bantuan,” terang Darlis Pattalongi, Legislator dari PAN ini.

Menurut Darlis, penerapan DTSEN menjadi kunci utama. Agar program Bansos, benar-benar menyentuh kelompok masyarakat yang membutuhkan. Sistem ini mengelompokkan warga, berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi, ke dalam beberapa Desil. Dimana, kemudian menjadi dasar bagi pemerintah, dalam menentukan jenis, dan besaran bantuan yang diterima.

“Dengan mengacu pada data tunggal itu, pemerintah bisa memastikan. Yakni, siapa yang pantas menerima bantuan, dan siapa yang tidak. Nah, stiker ini membantu proses itu. Agar lebih transparan dan dapat diawasi oleh publik,” beber Darlis.

Meski mendukung kebijakan stiker, Darlis juga menekankan pentingnya memperhatikan aspek psikologis, dan martabat penerima bantuan. Dia menilai, pemerintah harus peka terhadap perasaan masyarakat miskin. Agar kebijakan ini, tidak menimbulkan rasa malu, atau terhina.

“Membantu orang itu, tidak boleh menghinakan. Jangan sampai niat baik pemerintah, menyalurkan bantuan. Justru membuat penerima merasa direndahkan. Ini soal kemanusiaan,” pesan Darlis. (Adv/DPRD Kaltim)