Makmur Minta Penyaluran Beasiswa Lebih Transparan dan Merata, Agar Tak Ciptakan Kesenjangan Baru
Makmur Minta Penyaluran Beasiswa Lebih Transparan dan Merata, Agar Tak Ciptakan Kesenjangan Baru. Anggota Komisi-IV DPRD Kaltim, Makmur HAPK
AspirasiNews.id, Samarinda- Komisi-IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), kembali menekankan. Yakni pentingnya pembenahan tata kelola program beasiswa daerah. Agar distribusinya benar-benar adil, dan tidak menciptakan ketimpangan baru di masyarakat.
Dorongan ini muncul, setelah evaluasi internal. Yakni menunjukkan, bahwa sejumlah program pendidikan masih membutuhkan perbaikan. Utamanya dari sisi pemerataan, dan akuntabilitas.
Anggota Komisi-IV DPRD Kaltim, Makmur HAPK, menegaskan. Bahwa kebijakan beasiswa harus disusun dengan perspektif menyeluruh. Yakni mencakup seluruh perguruan tinggi, baik negeri (PTN) maupun swasta (PTS).
Dirinya mengingatkan, bahwa selama ini PTS (Perguruan Tinggi Swasta) menampung jumlah mahasiswa yang besar. Jadi tidak boleh diabaikan, utamanya dalam perencanaan bantuan pendidikan.
“Dukungan pemerintah tidak boleh condong ke satu sisi. Semua kampus, baik PTN (Perguruan Tinggi Negeri) maupun PTS, harus diperlakukan secara setara,” jelas Makmur.
Makmur menambahkan, bahwa esensi utama program beasiswa bukan semata pada serapan anggaran. Melainkan manfaat langsungnya bagi masyarakat, utamanya berpenghasilan rendah. Karena itu, dirinya meminta Pemprov memastikan, mahasiswa dari berbagai kampus mendapat peluang yang sama. Terlepas dari status institusi.
“Jika tujuannya membuka akses pendidikan, maka semua mahasiswa berhak mendapat kesempatan yang setara. Itu yang terus kami dorong,” terangnya.
Dirinya juga mengingatkan, pentingnya kejelasan mekanisme penyaluran beasiswa. Makmur menilai, bahwa transparansi merupakan kunci. Yakni untuk memastikan, tidak muncul persepsi negative. Atau tudingan diskriminatif dari masyarakat.
“Jika prosedur disampaikan secara jelas dan terbuka. Masyarakat akan memahami prosesnya. Yang kita jaga adalah kepercayaan publik,” tegasnya.
Terkait pembiayaan, Makmur menyoroti perlunya penataan prioritas anggaran. Agar porsi belanja pendidikan tetap selaras, dengan amanat regulasi 20 persen. Dengan perencanaan matang, pemerintah dapat menyalurkan beasiswa secara bertahap tanpa mengurangi kualitas layanan.
“Kalau cakupan program besar, tahapannya juga harus jelas dan dirancang secara realistis. Publik perlu melihat bahwa pemerintah memang merencanakan semuanya dengan rapi,” katanya.
Makmur menilai, bahwa skema bertahap justru bisa memberikan kepastian jangka panjang, dan mencegah kesan bahwa program dijalankan secara terburu-buru. Menurutnya, masyarakat akan menerima pola tersebut selama informasinya disampaikan secara transparan sejak awal.
“Masyarakat sekarang sangat kritis. Ketika pemerintah jujur dan terbuka soal tahapan, kepercayaan publik akan tumbuh,” ujarnya.
Makmur memastikan bahwa pihaknya akan terus mengawal pelaksanaan program Pendidikan. Agar benar-benar memberikan dampak pada perluasan akses, serta peningkatan kualitas pembelajaran di Kaltim.
“Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Karena itu setiap program harus disusun hati-hati, merata, dan tepat sasaran,” tutupnya. (Adv/DPRD Kaltim)
