Sinergi Atasi Ketimpangan Pembangunan Desa, DPRD Kaltim Hadiri Rapat Evaluasi Capaian IDM
Sinergi Atasi Ketimpangan Pembangunan Desa, DPRD Kaltim Hadiri Rapat Evaluasi Capaian IDM. Anggota DPRD Kaltim Fuad Fakhruddin hadiri Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Fasilitasi Pembahasan Capaian Status Indeks Desa Provinsi Kaltim Tahun 2025, Senin (3/11/2025).
![]()

AspirasiNews.id, Tenggarong- Upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim), dalam mengatasi tantangan pembangunan di tingkat desa, terus diintensifkan. Khususnya terkait akses infrastruktur yang belum merata, ketimpangan layanan dasar, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) desa. Kondisi ini, mendorong Pemprov Kaltim untuk fokus. Terutama pada intervensi kebijakan yang terarah demi meningkatkan status desa.
Sebagai bentuk dukungan dan pengawasan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim, Fuad Fakhruddin, turut berpartisipasi. Yakni hadir dalam Rapat Monitoring, dan Evaluasi (Monev) Fasilitasi Pembahasan Capaian Status Indeks Desa (IDM) di Provinsi Kaltim Tahun 2025.

Acara tersebut digagas oleh Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kaltim. Kegiatan diselenggarakan di Hotel Grand Fatma, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), pada Senin (3/11/2025).
Dalam sambutannya, Fuad Fakhruddin menekankan. Bahwa sinergi legislatif, dan eksekutif dalam evaluasi IDM harus sejalan. Karena didalamn IDM mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan ekologi. Ketiga bidang ini merupakan sektor sangat penting, dan berpengaruh besar di Benua Etam.
Melalui evaluasi ini, yang kemudian menurutnya dapat mengukur status kemajuan desa di Kaltim. Mulai dari status sangat tertinggal, hingga mandiri. Sehingga harus diperlukan mengoptimalisasi keakuratan data Indeks Desa, sebagai tolok ukur utama.
“Kami dari DPRD Kaltim, sangat mendukung penuh. Dan, siap bersinergi,” jelas Fuad, sapaan akrabnya.
Komitmen kolaboratif lintas sektor, dan lintas wilayah ini, disampaikan Fuad, sangat dibutuhkan. Terlebih mengingat pentingnya kolaborasi sendiri, guna mempercepat transformasi ekonomi dan sosial di desa.
“Kami di legislatif berkomitmen, untuk menjadikan data IDM sebagai panduan, dalam menyusun kebijakan anggaran. Tidak ada lagi desa yang terabaikan. Peningkatan status desa, adalah kunci keberhasilan pembangunan Kaltim, secara keseluruhan,” terang Fuad, Legislator dari Partai Gerindra ini.
Fuad juga menguraikan, bahwa pihaknya memiliki harapan besar. Terutama dari hasil Monev ini, agar bisa menjadi dasar kuat. Khususnya untuk acuan perencanaan pembangunan desa, dalam dokumen strategis daerah.
Pada akhirnya, upaya ini bertujuan untuk memperkuat sinergi, dan kolaborasi. Antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa, demi mencapai tujuan akhir.
“Tujuan akhir itu yakni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Juga untuk mewujudkan pembangunan yang adil, dan berkelanjutan hingga ke pelosok Kaltim,” harap Fuad, Anggota Komisi-IV DPRD Kaltim ini. (Adv/DPRD Kaltim)
