Firnadi Ikhsan Ungkap Desa Terisolir di Kukar, Warga Bukit Jering Masih Andalkan Jalur Sungai

AspirasiNews,id, Samarinda- Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Firnadi Ikhsan mengungkapkan, masih adanya wilayah di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yang terisolir. Hal itu, akibat minimnya infrastruktur dasar, terutama jalan penghubung antar desa.

Temuan ini, disampaikan Firnadi, setelah melaksanakan kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PPD). Bertempat di Desa Bukit Jering, Kecamatan Muara Kaman, belum lama ini. Dalam kesempatan itu, Dia berdialog langsung dengan masyarakat, serta tokoh setempat. Tujuannya untuk menyerap berbagai aspirasi warga.

Menurut Firnadi, akses jalan menuju Bukit Jering menjadi keluhan utama warga. Hingga kini, jalur darat menuju desa tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal, sehingga masyarakat masih bergantung pada transportasi sungai sebagai sarana utama mobilitas.

“Kemarin saat PPD, masyarakat menyampaikan harapan agar akses jalan segera diperbaiki. Mereka sudah lama mengandalkan jalur sungai yang membutuhkan biaya besar dan waktu lama,” jelas Firnadi, Jumat (4/10/2025).

Ia menuturkan, biaya perjalanan menggunakan perahu motor menuju pusat Kecamatan Muara Kaman mencapai Rp280 ribu untuk perjalanan pulang–pergi, angka yang cukup memberatkan warga yang rutin beraktivitas di luar desa.

“Bolak-balik ke Muara Kaman jelas berat bagi masyarakat, apalagi jika harus sering keluar desa untuk kebutuhan ekonomi atau administrasi,” tambahnya.

Meski demikian, Firnadi melihat masih terdapat potensi jalur alternatif darat sepanjang sekitar 10 kilometer yang bisa dimanfaatkan sebagai solusi. Namun, sebagian ruas jalan—sekitar dua kilometer—mengalami longsor dan belum mendapat penanganan.

“Kalau ruas jalan yang longsor itu ditangani dan dibuat turap, warga bisa langsung menggunakan jalur darat menuju Kota Bangun. Biayanya juga jauh lebih ringan, hanya sekitar Rp30 ribu,” ujarnya.

Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Kutai Kartanegara, Firnadi menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan perbaikan akses tersebut melalui dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi Kaltim.

Ia menyebutkan, skema hibah atau Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemprov Kaltim dapat menjadi opsi pembiayaan, asalkan didukung oleh kelengkapan dokumen teknis dari pemerintah kabupaten.

“Kalau DED-nya sudah siap dan semua syarat terpenuhi, saya siap memperjuangkannya. Kita akan sinergikan dengan Pemkab Kukar agar bisa segera direalisasikan,” tegasnya.

Selain persoalan infrastruktur, kegiatan PPD yang digelar Firnadi juga difokuskan untuk memperkuat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya demokrasi daerah.

Ia menilai, demokrasi tidak hanya sebatas pemilihan umum, tetapi juga partisipasi aktif rakyat dalam menentukan arah pembangunan.

“Demokrasi harus melahirkan pemimpin yang bermoral dan peduli pada masyarakat. Karena itu, rakyat harus diberi ruang luas untuk berpartisipasi dalam setiap proses politik,” tandasnya.

Firnadi berharap kegiatan seperti PPD dapat terus digelar secara berkelanjutan agar masyarakat tidak hanya memahami nilai-nilai demokrasi, tetapi juga mampu menyampaikan kebutuhan prioritas wilayah mereka secara langsung kepada wakil rakyat.  (Adv/DPRD Kaltim)