Komisi-III DPRD Provinsi Dorong Penguatan Koordinasi Infrastruktur Jalan Nasional di Kaltim
Komisi-III DPRD Provinsi Dorong Penguatan Koordinasi Infrastruktur Jalan Nasional di Kaltim. Komisi-llI DPRD Kaltim saat melakukan pertemuan terkait pembangunan infrastruktur jalan nasional di Benua Etam, Rabu (10/9/2025).
AspirasiNeews.id, Balikpapan- Guna memperkuat koordinasi, terkait pembangunan infrastruktur jalan nasional, di wilayah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Komisi-III DPRD Kaltim bergerak cepat. Yakni kembali melaksanakan kunjungan kerja (Kunker), ke Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim, pada Rabu (10/9/2025).
Rombongan dipimpin oleh Ketua Komisi-III, Abdulloh, didampingi perwakilan dari Dinas PUPR-PERA Kaltim, PT Kaltim Kariangau Terminal (KKT), dan PT Kaltim Prima Coal (KPC). Mereka diterima langsung oleh Kepala BBPJN Kaltim, Yudi Hardiana.
Abdulloh menjelaskan, bahwa kunjungan ini, merupakan tindak lanjut. Atas sejumlah aspirasi masyarakat, dan laporan kondisi jalan nasional di Kaltim. Termasuk permohonan tukar guling, ruas jalan Sangatta, oleh PT KPC.
la menjelaskan, bahwa DPRD telah melakukan serangkaian rapat koordinasi (Rakor), bahkan hingga ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Kementerian PUPR.
“Berkas rencana tukar menukar jalan, dari PT KPC telah disampaikan. Dan, kini menunggu proses izin prinsip dari Presiden, melalui Mensesneg. Kami mendorong, agar konstruksi dapat dimulai secara paralel. Sambil menunggu administrasi,” jelas Abdulloh.
Pihaknya juga menyoroti. Pentingnya percepatan penanganan ruas jalan KKT-Kariangau, yang berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi.
“Pihak yang memiliki alokasi anggaran, diharapkan dapat segera memprioritaskan penanganan ruas tersebut,” tegas Abdulloh, Legislator dari Partai Golkar ini.
Senada, Wakil Ketua Komisi-III, Akhmed Reza Fachlevi, turut menyoroti dua isu utama, terkait PT KPC. Yakni perbaikan infrastruktur jalan, dan proses tukar guling Barang Milik Negara (BMN). la menyarankan, agar dilakukan konsultasi lanjutan, ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian PUPR. Tentunya dengan pendampingan dari BBPJN.
“Jika ada program strategis yang ingin diusulkan, untuk anggaran tahun 2026. Mohon disampaikan kepada Anggota DPR-RI, di pusat,” kara Reza.
la juga menekankan, pentingnya koordinasi lintas kementerian. Agar proses tukar menukar jalan nasional, dapat berjalan efektif.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BBPJN Kaltim, Yudi Hardiana memaparkan. Bahwa berdasarkan SK tahun 2022, terdapat 1.806 km jalan berstatus nasional di Kaltim. Dengan tingkat kemantapan mencapai 87 persen. Sisanya, 12 persen masih dalam kondisi tidak mantap. Selain itu, terdapat 331 unit jembatan, yang menjadi bagian dari jaringan nasional.
“Prioritas utama saat ini, adalah. Pembangunan jalan, di kawasan lbu Kota Negara (IKN). Dengan pagu anggaran tahun 2025, sebesar kurang lebih Rp8,1 triliun,” ungkap Yudi.
Terkait akses jalan KKT-Kariangau sepanjang 12,7 km, Yudi menyebut. Bahwa sejumlah ruas memerlukan penanganan permanen, karena kondisi rigid yang harus dibongkar. BBPJN telah mengusulkan, kepada PT KKT. Untuk membantu penanganan sepanjang 2,7 km, dan sisanya akan ditangani oleh BBPJN. Dengan dukungan dari PT Karya Logistik Nusantara (KLN).
Yudi juga mendorong PT KPC, untuk segera memulai pembangunan konstruksi secara paralel. Sambil menunggu proses administrasi alih fungsi jalan. BBPJN akan menyiapkan surat pernyataan, untuk mendukung pelaksanaan tersebut. (Adv/DPRD Kaltim)
