Ketua DPRD Kaltim Pastikan Pembangunan IKN Terus Berjalan
Ketua DPRD Kaltim Pastikan Pembangunan IKN Terus Berjalan. Suasana IKN yang terus dirampungkan
![]()

AspirasiNews.id, Samarinda- Isu pemindahan kembali Ibu Kota Negara (IKN), dari Nusantara ke Jakarta, yang dihembuskan DPP Partai NasDem. Menuai respons tegas, dari DPRD Kalimantan Timur (Kaltim).
Respons itu kali ini datang dari Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud (Hamas). Didrinya membantah keras, wacana tersebut. Ditegaskannya, IKN tetap sah secara hukum, dan pembangunannya adalah fakta nyata.
Wacana NasDem, yang mendesak Presiden Prabowo menerbitkan Keppres (Keputusan Presiden). Bahkan menyarankan IKN sementara dijadikan Ibu Kota Provinsi Kaltim, dinilai Hamas tidak berdasar.

Politisi Golkar ini, menekankan dasar hukum IKN masih kuat. “Undang-Undang IKN belum dicabut. Secara legal, IKN tetap merupakan ibu kota negara yang resmi,” tegas Hamas, belum lama ini.
Hamas menepis, bahwa anggapan pembangunan berhenti. Merujuk pada kemajuan infrastruktur yang sudah terbangun.
“Kita sekarang punya tiga bandara besar di Kaltim. Yakni Balikpapan, Samarinda, dan IKN. Ini bukan wacana, ini fakta di lapangan,” terang Hamas.
Hamas juga memberikan informasi terkini. Bahwa Bandara Internasional Nusantara, yang siap penerbangan komersial.
Dia menambahkan, pembangunan IKN hanya mengalami penyesuaian ritme, bukan berhenti total.
Senada dengan Hamas, Sekretaris Komisi-I DPRD Kaltim, Salehuddin mengkritik usulan NasDem tersebut. Karena dinilainya, terkesan buru-buru dan lemah, secara argumentasi hukum.
“Perubahan undang-undang, itu tidak bisa dilakukan, karena kendala anggaran. Atau karena keterlambatan proyek. Harus ada dasar yang jelas, dan logis,” tegas Salehuddin.
Dia menegaskan, masalah IKN hanyalah pada ritme eksekusi, bukan pendanaan. Salehuddin mendesak, agar semua pihak fokus memperbaiki manajemen proyek IKN.
“Lebih baik fokus memperbaiki manajemen proyek IKN. Ketimbang terus melempar wacana, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum,” saran Salehuddin. (Adv/DPRD Kaltim)
