Anggota DPRD Kaltim Ungkap Politik dan Kesejahteraan Sosial Harus Sejalan Demi Keadilan
Anggota DPRD Kaltim Ungkap Politik dan Kesejahteraan Sosial Harus Sejalan Demi Keadilan. Henry Pailan TP SE, Anggota Komisi-I DPRD Kaltim terus memperkuat pemahaman publik, tentang hubungan erat antara kebijakan politik dan dampaknya terhadap kehidupan sosial.
![]()

AspirasiNews.id, Bontang- Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Henry Pailan, kembali menggelar Kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke-7. Agenda ini sebagai ruang dialog penting, tentang peran politik dalam mewujudkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
Forum ini dilaksanakn di Gedung Serbaguna, Gereja Toraja, Jemaat Kanaan, Bontang pada akhir bulan lalu. Acara penting ini, menghadirkan pemateri kompeten di bidangnya. Yakni dr Etha Rimba Paembonan MBA, sebagai narasumber utama. Dengan dipandu oleh moderator handal, Paniwita TR. Tema PDD ke-7 kali ini yang diangkat mengenai “Keterkaitan Antara Politik dan Kesejahteraan Sosial”.

Dalam penyampaiannya, dr Etha menegaskan. Bahwa politik tidak bisa dilepaskan dari upaya menyejahterakan rakyat. Dia menilai, bahwa setiap proses dan keputusan politik, idealnya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan sosial masyarakat.
“Politik yang sehat, harus menghasilkan kebijakan yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. Pemimpin yang tidak memahami persoalan sosial, akan sulit membawa perubahan nyata,” tegas dr Etha, di hadapan puluhan peserta diskusi.
ungkapan itu diamini oleh Henry Pailan. Da menyampaikan, bahwa DPRD Kaltim melihat pentingnya memperkuat pemahaman publik. Yakni tentang hubungan erat, antara kebijakan politik, dan dampaknya terhadap kehidupan sosial.
“Kami di DPRD menyadari. Bahwa kebijakan yang kami buat, tidak bisa dilepaskan dari konteks kesejahteraan masyarakat. Karena itu, forum seperti ini sangat penting. Untuk menyamakan persepsi, dan menggugah partisipasi publik,” jelas Henry Pailan TP, Anggota Komisi-I DPRD Kaltim itu.
Etha juga mengkritisi praktik politik. DImana hanya menjadikan kesejahteraan sosial, sebagai jargon kampanye. Menurutnya, ketimpangan sosial yang masih terjadi, merupakan indikator. Bahwa politik, belum sepenuhnya berpihak pada rakyat kecil.
“Kita butuh lebih banyak pemimpin yang turun langsung ke masyarakat,. Untuk mendengar, dan memahami kebutuhan mereka. Kebijakan yang baik, lahir dari pengalaman langsung. Bukan sekadar data statistik,” tambah Etha.
Henry menambahkan, bahwa kritik tersebut menjadi pengingat. Khususnya bagi para legislator, dan pejabat publik. Yakni untuk tidak terjebak dalam politik simbolik.
“Kami tidak boleh puas, hanya dengan retorika. Sudah saatnya, kerja politik dibuktikan dengan keberpihakan nyata, kepada rakyat kecil,” terang Henry Pailan, Legislator dari Partai Gerindra tersebut.
Sementara moderator Paniwita TR, menyampaikan. Bahwa diskusi ini menjadi bagian dari rangkaian PDD. Yakni untuk mendorong masyarakat, khususnya generasi muda. Agar memahami hakikat demokrasi yang sesungguhnya.
“Demokrasi tidak boleh hanya berhenti di bilik suara. Harus ada kesadaran kolektif, bahwa politik adalah instrumen. Yaitu untuk memperjuangkan kesejahteraan bersama,” ungkap Paniwita.
Diskusi berlangsung cukup dinamis, dengan berbagai tanggapan, dan pertanyaan dari peserta. Mulai dari isu pengentasan kemiskinan, hingga pelayanan publik yang berkeadilan. Peserta mengapresiasi kehadiran PDD ke-7 Henry Pailan, dr Etha. Karena dinilai mereka, mampu menyampaikan materi dengan bahasa yang lugas, dan membumi.
Di akhir sesi, dr Etha mengajak seluruh elemen masyarakat. Untuk tidak bersikap apatis, terhadap politik. Pihaknya menekankan, bahwa perubahan akan sulit terwujud, tanpa partisipasi aktif warga negara.
“Jika kita ingin politik yang berpihak pada rakyat, maka kita sendiri harus menjadi bagian dari perubahan itu. Demokrasi yang kuat, dimulai dari warga yang peduli, dan terlibat,” beber Etha.
Kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah ke-7 ini, semakin meneguhkan pentingnya membangun demokrasi, yang bukan hanya prosedural. Tetapi juga substansial, yang benar-benar mewujudkan kesejahteraan sosial, bagi seluruh rakyat. (Adv/DPRD Kaltim)
