Bahas Proyeksi Belanja dan Pembiayaan Daerah, Banggar DPRD-TAPD Matangkan KUA-PPAS 2026

AspirasiNews.id, Samarinda- Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menggelar rapat kerja (Raker) bersama. Kali ini dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kaltim, pada Rabu (3/9/2025). Pertemuan ini membahas proyeksi belanja daerah dan pembiayaan daerah. Dalam rangka penyusunan dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran, dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2026 Kaltim.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud (Hamas). Turut dihadiri para jajaran pimpinan DPRD Kaltim, anggota Banggar DPRD Kaltim, serta unsur TAPD Pemprov Kaltim. Agenda ini menjadi bagian penting dalam memastikan konsistensi, dan kesinambungan. Antara dokumen KUA-PPAS 2026, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 di Kaltim.

Selain itu, pembahasan diarahkan untuk menjamin. Bahwa program dan kegiatan yang direncanakan, merupakan program prioritas. Tentunya yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud menegaskan, pentingnya konsistensi. Antara dokumen KUA-PPAS, dengan RKPD. Penegasan itu disampaikan dalam pembukaan rapat, pembahasan anggaran bersama TAPD.

“Kita harus memastikan, bahwa program, dan kegiatan yang direncanakan. Merupakan prioritas nyata, dan sesuai kebutuhan masyarakat,” ujar Hamas sapaan akrabnya.

Politisi dari Partai Golkar ini juga menekankan. Bahwa seluruh perangkat daerah, harus menyusun program berbasis keadilan. Juga harus selaras dengan dokumen perencanaan.

“Kita tidak ingin, ada ketidaksesuaian. Antara dokumen perencanaan, dan pelaksanaan di lapangan. Program harus terukur, dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” tegas Hamas.

Senada dengan Hamas, Anggota Banggar DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan turut mengingatkan TAPD. Agar tetap berpegang pada prinsip-prinsip efisiensi, dan efektivitas dalam penyusunan APBD.

“Kalau kita bicara soal APBD, maka strukturisasinya jelas. Mulai dari RPJMD, sampai ke level realisasi APBD. Dalam rangka efektivitas dan efisiensi, prinsip ‘Money Follow Program‘ harus menjadi prioritas,” kata Agusriansyah.

Agus juga menekankan, pentingnya prinsip value for money. Yakni memastikan, setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat nyata, dan terintegrasi bagi masyarakat.

“Harus ada tolak ukur, yang bisa kita lihat. Khususnya dalam capaian lima tahun ke depan, untuk pemerintah,” tambah Agusriansyah.

Agusriansyah menggarisbawahi urgensi sinkronisasi, antar dokumen perencanaan. “Celah-celah persoalan sering muncul, manakala sinkronisasi. Antara RPJMD, RKPD, KUA-PPAS, hingga ke level APBD dan realisasi. Sehingga ini menjadi perhatian serius,” jelas Agus lagi.

Sementara itu, Ketua TAPD, Sri Wahyuni memaparkan. Untuk komposisi APBD 2026 yang mencapai Rp21,37 triliun. Dengan rincian pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp20,45 triliun, ditambah pembiayaan dari SILPA sebesar Rp900 miliar.

“Untuk pengeluaran daerah direncanakan sebesar Rp21,35 triliun,” beber Sri Wahyuni dalam pemaparannya.

Sekda Sri juga menyebutkan, sebagian besar anggaran, akan digunakan untuk belanja operasional, sebesar Rp10,99 triliun.

“Termasuk di dalamnya belanja pegawai sebesar Rp4,13 triliun. Kemudian belanja barang, dan jasa sebesar Rp6,40 triliun,” papar Sri Wahyuni.

Sri Wahyuni sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim ini menguraikan. Bahwa untuk belanja wajib tahun depan, mencakup sektor pendidikan, sebesar Rp3,49 triliun. Kemudian belanja pegawai Rp3,87 triliun, dan untuk pembangunan infrastruktur pelayanan publik, sebesar Rp5,12 triliun.

Dana tersebut juga disiapkan untuk pelatihan ASN, dan pengawasan. “Tema pembangunan Kaltim tahun 2026, sudah selaras dengan prioritas nasional. Yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi inklusif, dan konektivitas infrastruktur,” terang Sri Wahyuni.

Pihaknya menyebutkan, sebanyak Rp6,85 triliun, dialokasikan untuk 10 sasaran pembangunan. Dengan fokus utama pada pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, dan layanan kesehatan.

Pemprov Kaltim juga menyiapkan dua program unggulan, yakni Gratispol, dan Jospol. Program Gratispol mencakup sekolah gratis hingga jenjang S3, layanan Kesehatan gratis, internet gratis di desa, seragam sekolah gratis, hingga program umroh bagi petugas rumah ibadah.

“Jadi total anggaran untuk program Gratispol mencapai Rp2,67 triliun,” ungkap Sri lagi.

Sementara itu, program Jospol diarahkan untuk memperkuat pembangunan daerah. Melalui berbagai kebijakan strategis. Sehingga total anggaran untuk Jospol mencapai Rp2,04 triliun.

“Program ini mencakup hilirisasi pertanian, insentif bagi guru dan penjaga rumah ibadah. Kemudian ada pengembangan UMKM, pariwisata berbasis desa, serta pembangunan infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan transportasi,” jelas Sri Wahyuni.

Menanggapi aspirasi masyarakat, Sri Wahyuni menyebutkan. Bahwa sebanyak 266 usulan Pokok Pikiran (Pokir) telah diajukan. Dengan mayoritas berasal dari sektor pendidikan, kelautan, dan pertanian.

“Dari 1.632 usulan bantuan keuangan (Bankeu) kabupaten dan kota, sebanyak 345 usulan telah disetujui untuk tahun 2026,” pungkas Sri. (Adv/DPRD Kaltim)