DPRD Kaltim Sebut Pendidikan Berkualitas Harus Menjangkau Kelompok Rentan dan Terpinggirkan

AspirasiNews.id, Samarinda- Di tengah geliat pembangunan pendidikan di Kalimantan Timur (Kaltim), Anggota DPRD Kaltim, Fuad Fakhruddin mengingatkan. Agar kebijakan yang dibuat, tidak melupakan kelompok rentan. Seperti penyandang disabilitas, masyarakat adat, anak-anak terlantar, dan warga di daerah terisolasi atau pelosok.

Dia menegaskan, kehadiran negara atau pemerintah, pada sektor pendidikan. Semestinya bisa dirasakan secara merata, kepada seluruh lapisan masyarakat. Terutama, mereka yang selama ini masih terpinggirkan, dari akses layanan dasar.

“Pendidikan yang layak, tidak hanya diukur dari jumlah sekolah, atau tingkat partisipasi. Yang terpenting adalah, sejauh mana akses itu terbuka bagi kelompok-kelompok yang selama ini termarginalkan,” jelas Fuad, sapaan akrabnya, pada Kamis (28/8/2025).

Menurut Fuad, masih banyak kelompok yang terabaikan, terutama pada sistem pendidikan saat ini. Salah satunya adalah, penyandang disabilitas. Karena menurutnya, belum memperoleh perlakuan adil, dalam kebijakan, maupun penganggaran pembangunan sektor pendidikan.

“Kita tidak bisa terus memposisikan penyandang disabilitas, sebagai sekadar pelengkap dalam agenda pembangunan. Harus ada komitmen nyata, yang terukur,” tegas Fuad, Legislator dari Partai Gerindra ini.

Fuad juga menekankan, pentingnya pendidikan, yang tidak semata-mata menekankan aspek akademik. Tetapi juga berfungsi membentuk karakter, dan memperkuat akar budaya lokal. Dia percaya, pendidikan yang menghargai nilai-nilai kearifan lokal, akan melahirkan generasi yang lebih tangguh.

“Pendidikan seharusnya melahirkan generasi yang memiliki daya saing, namun tetap berakar pada nilai-nilai budaya lokal. Warisan budaya, bukan sekadar masa lalu. Tapi bekal penting menghadapi masa depan,” ungkap Fuad, Anggota Komisi-IV DPRD Kaltim itu.

Pihaknya juga menyoroti, persoalan mutu pendidikan yang belum merata. Seperti masih rendahnya tingkat sertifikasi tenaga pendidik di daerah. Hal ini disebutnya, sebagai salah satu penyebab utama kesenjangan kualitas pendidikan. Antara wilayah pusat, dan pinggiran atau pelosok.

Dirinya juga mengingatkan, pentingnya memperluas jangkauan digitalisasi pendidikan, hingga ke pelosok. Menurutnya, pemanfaatan teknologi tak boleh hanya dinikmati warga perkotaan. Tetapi harus menyentuh masyarakat di wilayah pedalaman.

“Digitalisasi harus menjadi alat pemerataan. Bukan malah memperlebar jurang ketimpangan. Masyarakat di wilayah pedalaman pun berhak menikmati kemajuan teknologi,” tegas Fuad.

Dia menegaskan, keberpihakan pada kelompok paling rentan, adalah esensi utama. Dari pembangunan yang adil, dan inklusif. Negara harus benar-benar hadir, dalam bentuk nyata, yang dapat dirasakan mereka.

“Jika negara hadir, kehadiran itu harus dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Terutama mereka yang paling rentan, dan sering terabaikan,” harap Fuad. (Adv/DPRD Kaltim)