Libatkan Perguruan Tinggi hingga Guru, Pansus Penyelenggaraan Pendidikan Himpun Masukan Ranperda
Libatkan Perguruan Tinggi hingga Guru, Pansus Penyelenggaraan Pendidikan Himpun Masukan Ranperda. Pansus Pembahas Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan DPRD Kaltim menggelar RDP bersama 28 perwakilan pemangku kepentingan, mulai dari perguruan tinggi, lembaga penjamin mutu pendidikan, organisasi profesi guru, hingga kepala sekolah se-Kaltim
AspirasiNews.id, Balikpapan- Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kali ini dengan melibatkan 28 perwakilan pemangku kepentingan, mulai dari perguruan tinggi (PT), lembaga penjamin mutu pendidikan (LPMP), organisasi profesi guru, hingga kepala sekolah di Kalimantan Timur.
Rapat dibuka oleh Ketua Pansus, Sarkowi V Zahry dan dipimpin oleh Wakil Ketua Pansus, Agusriansyah Ridwan. Tujuannya adalah, untuk menghimpun masukan substansial, dan komprehensif. Terkait tantangan, serta solusi, dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kaltim. Sejumlah Anggota Pansus turut hadir, diantaranya Muhammad Samsun, Darlis Pattalongi, Andi Satya Adi Saputra, Syahariah Mas’ud, Yonavia, Damayanti, Sulasih, dan Abdul Giaz.
Dalam diskusi, beberapa isu-isu strategis pendidikan menjadi sorotan. Beberapa poin yang mengemuka antara lain, kualitas lulusan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), sertifikasi berbasis kompetensi lokal, peningkatan kesejahteraan guru honorer, serta akses pendidikan di wilayah 3T.
Selain itu, stakeholder juga menyoroti. Pentingnya penguatan muatan lokal, pembudayaan religius, pendidikan anti-bullying. Hingga penyesuaian kebutuhan guru pendamping difabel.
Ketua Pansus, Sarkowi V Zahry menegaskan. Bahwa penyusunan Ranperda ini harus dilakukan secara menyeluruh, dan responsif, terhadap kondisi riil di lapangan. Ia berharap, Ranperda ini tidak hanya menjadi formalitas hukum, melainkan menjadi dasar. Khususnya bagi sistem pendidikan yang terbuka, adil, dan relevan, dengan perkembangan zaman.
“Kami mengundang para pelaku pendidikan. Untuk menyampaikan pandangan, dan pengalaman langsung. Ranperda ini harus menjawab kebutuhan nyata, bukan sekadar formalitas hukum,” tegas Sarkowi.
Lebih lanjut, forum ini juga menekankan pentingnya pendidikan. Yakni tidak hanya mengejar nilai akademik, tetapi juga membentuk karakter dan budi pekerti siswa. Politisi Golkar ini menyampaikan, bahwa pendidikan di Kaltim harus mampu menanamkan nilai-nilai moral, sosial, dan budaya sejak dini.
“Kita tidak ingin anak-anak hanya pintar secara akademik, tapi juga punya sikap, adab, dan karakter yang baik. Pendidikan harus menyentuh hati, dan membentuk kepribadian. Bukan sekadar angka di rapor,” ujar Sarkowi.
Ranperda ini diharapkan, menjadi payung hukum. Jadi mampu menjawab kebutuhan pendidikan secara nyata. Tidak hanya meningkatkan kualitas akademik, tetapi juga menyentuh hati, dan membentuk kepribadian anak bangsa. (Adv/DPRD Kaltim)
