24/04/2026

Gali Strategi Kerja dan Legislasi, Banggar-Banmus-Bapemperda Kunker ke DPRD Jakarta

0
Gali Strategi Kerja dan Legislasi, Banggar-Banmus-Bapemperda Kunker ke DPRD Jakarta

Gali Strategi Kerja dan Legislasi, Banggar-Banmus-Bapemperda Kunker ke DPRD Jakarta. Kunjungan kerja DPRD Provinsi Kalimantan Timur ke DPRD Jakarta, menjadi menjadi momentum strategis untuk memperkuat fungsi kelembagaan melalui sinergi lintas provinsi. Dipimpin Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis Rabu (20/8/2025).

Loading

Iklan Benner DPRD Kaltim 2025

AspirasiNews.id, Jakarta- Badan Musyawarah (Banmus), Badan Anggaran (Banggar), dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), kembali melakukan kunjungan kerja (Kunker). Kali ini ke DPRD Jakarta, pada Rabu (20/8/2025). Bertujuan untuk menggali strategi agenda kerja dan anggaran pada DKI.

Kunjungan kerja ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis, didampingi Anggota Banmus Sigit Wibowo, Agus Aras, dan Andi Muhammad Afif Rayhan Harun. Anggota Bapemperda Nurhadi Saputra, Didik Agung Wahono, dan Akhmed Reza Fachlevi. Anggota Banggar Husni Fahruddin, dan Henry Pailan TP. Rombongan diterima Kepala Subbagian Aspirasi dan Pengolahan Data Sekretariat DPRD Jakarta, Rosnaeni dan Protokol, Mardiana.

Bankkaltimtara kelola keuangan DG 2024
Bankkaltimtara kelola keuangan DG

Sigit Wibowo menyampaikan, tujuan Banmus ke DPRD Jakarta. Yakni dalam rangka sharing, terkait manajemen tata kelola pengaturan usulan agenda DPRD. Dari masing-masing AKD (Alat Kelengkapan Dewan), dalam rapat Badan Musyawarah DPRD Kaltim.

“Kami ingin belajar, dari praktik terbaik. Yang telah diterapkan di DPRD DKI Jakarta. Khususnya dalam hal pengelolaan agenda, yang berasal dari berbagai AKD. Ini penting, agar proses perumusan program kerja (Proker), oleh Banmus di DPRD Kaltim, bisa lebih terstruktur. Terlebih responsif, terhadap dinamika kelembagaan,” jelas Sigit Wibowo dalam rapat tersebut.

la menambahkan, bahwa pengaturan agenda yang efektif, bukan hanya soal teknis penjadwalan. Melainkan juga mencerminkan komitmen lembaga, terhadap transparansi, dan akuntabilitas publik. Menurutnya, DPRD Jakarta memiliki sistem yang cukup matang. Khususnya dalam menyelaraskan aspirasi AKD, dengan kebutuhan legislatif, secara keseluruhan.

“Kami melihat, bagaimana DPRD Jakarta mampu mengintegrasikan, berbagai usulan dengan efisien. Tanpa mengorbankan kualitas pembahasan. Ini menjadi inspirasi bagi kami, untuk memperkuat mekanisme internal Banmus di Kaltim,” kata Sigit.

Husni Fahruddin, menuturkan. Bahwa kunjungan kerja Banggar ke DPRD Jakarta, dilakukan dalam rangka berbagi pengalaman. Juga untuk memperdalam pemahaman, mengenai tahapan pelaksanaan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025. Serta mengenai pembahasan awal APBD tahun 2026.

“Kami ingin mendapatkan gambaran, yang lebih komprehensif. Tentang bagaimana DPRD Jakarta menyusun, dan menyesuaikan APBD. Terutama dalam menghadapi dinamika fiskal, dan kebutuhan pembangunan yang terus berkembang,” ujar Husni Fahruddin.

Menurutnya, DPRD Jakarta memiliki pengalaman yang relevan. Terutama dalam mengelola proses perubahan APBD secara sistematis, dan berbasis evaluasi kinerja. Hal ini menjadi referensi penting, bagi Banggar DPRD Kaltim. Terutama dalam menyusun strategi anggaran yang lebih adaptif, dan berorientasi pada hasil.

“Kami berdiskusi mengenai tahapan teknis, mulai dari penyusunan KUA-PPAS, pembahasan RAPBD, hingga proses penyesuaian anggaran, di tengah tahun berjalan. Banyak hal yang bisa kami adopsi, untuk memperkuat peran Banggar, sebagai pengawal kebijakan fiskal daerah,” tambah Husni Fachruddin.

Sementara itu, Nurhadi Saputra menjelaskan. Penting bagi Bapemperda untuk mendapatkan gambaran yang utuh, mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah DKI Jakarta. Nomor 5 Tahun 2008, Tentang Penanggulangan HIV dan AIDS, di Wilayah Jakarta.

“Kami ingin mengetahui, bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan di masyarakat. Kemudian sejauh mana efektivitasnya, dalam menekan angka penularan. Serta tantangan-tantangan yang dihadapi,” ungkap Nurhadi.

la menambahkan, HIV/AIDS bukan hanya soal isu kesehatan. Tetapi juga menyangkut persoalan sosial, ekonomi, dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, kunjungan kerja tersbeut, guna menyerap informasi sebanyak mungkin. Juga untuk berbagi pengalaman, dalam menerapkan Perda tersebut. Baik dari sisi strategi pencegahan, layanan pemeriksaan, dan pengobatan, serta lainnya.

“Upaya menanggulangi HIV/AIDS, merupakan tanggungjawab bersama. Semoga kedepan, jumlah penyebaran HIV/AIDS, bisa ditekan secara signifikan,” pungkas Nurhadi. (Adv/DPRD Kaltim)

Tinggalkan Balasan