Dorong Pendidikan Berkeadilan di Kaltim, Pansus Pendidikan DPRD Genjot Pembahasan Ranperda

AspirasiNews.id, Balikpapan- Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), Penyelenggaraan Pendidikan DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), memulai rapat kerja (Raker) perdananya. Dihelat di Jati Room, Hotel Grand Jatra Balikpapan, pada Rabu (6/8/2025). Rapat ini menjadi langkah awal, dalam merumuskan regulasi pendidikan yang lebih adil, dan merata, di seluruh wilayah Kaltim.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh mitra kerja, dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Timur, serta Cabang Disdikbud Wilayah-I (Balikpapan-Penajam Paser Utara). Ketua Pansus, Sarkowi V Zahry memimpin jalannya rapat. Didampingi Wakil Ketua Pansus Agusriansyah Ridwan, serta sejumlah anggota Pansus lainnya. Seperti Andi Satya Adi Saputra, Abdul Giaz, Muhammad Darlis Pattalongi, Damayanti, Sulasih, Syahariah Mas’ud, dan Fuad Fakhruddin.

Rapat perdana ini bertujuan, untuk memperdalam substansi regulasi, yang akan dimuat dalam Ranperda Pendidikan Kaltim. Dalam arahannya, Sarkowi menekankan. Pentingnya penyusunan materi hukum, yang berbasis pada kebutuhan faktual, sosial, dan kelembagaan pendidikan di Bumi Etam.

“Melalui rapat kerja ini, bersama-sama kita bersinergi. Untuk memperkuat landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis dalam naskah akademik. Tujuannya adalah, agar produk hukum yang dihasilkan, tidak hanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tetapi juga relevan, dan menjawab kebutuhan nyata masyarakat daerah,” jelas Sarkowi.

Senada dengan itu, Wakil Ketua Pansus, Agusriansyah Ridwan menyoroti. Pentingnya penyelarasan Ranperda dengan kondisi riil pendidikan di Kaltim. la mengangkat sejumlah isu strategis, seperti dampak negatif sistem zonasi, terhadap motivasi belajar peserta didik. Juga ketimpangan ketersediaan gedung sekolah, antara jenjang SD/SMP dan SMP/SMA.

“Perlunya keadilan, dalam alokasi bantuan biaya bagi sekolah swasta. Agar setara dengan sekolah negeri. Karena sekolah swasta kurang mendapat perhatian, dalam bantuan biaya dari pemerintah. Yang mana, seharusnya mau itu swasta, dan negeri, harus berkeadilan. Harus sama-sama dibiayai,” kata Agus.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (PIt) Kepala Disdikbud Kaltim, Armin menyambut baik, inisiatif Pansus. Juga menekankan, pentingnya kualitas pendidikan yang menyeluruh. Tidak hanya berfokus pada aspek kognitif saja.

“Adab dan etika, harus mendapatkan penekanan dalam kurikulum. Jadi bisa dimasukkan dalam Perda (Peraturan Daerah). Akselerasi dan lompatan, juga perlu dukungan dalam Perda. Jadi tertuang di dalamnya, terkait standar nasional pendidikan,” ujar Armin.

Seluruh isu yang dibahas, dalam rapat kerja perdana ini, menjadi catatan penting, bagi Pansus. Terutama dalam menyusun Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan. Harapannya, regulasi yang dihasilkan mampu menjamin penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, dan merata. Terutama berkeadilan di seluruh wilayah Kalimantan Timur, termasuk layanan pendidikan khusus, dan vokasional. (Adv/DPRD Kaltim)