RSB dan Samsat Berau Diresmikan, DPRD Kaltim Soroti Pengawasan serta Dampak Layanan Bagi Masyarakat
RSB dan Samsat Berau Diresmikan, DPRD Kaltim Soroti Pengawasan serta Dampak Layanan Bagi Masyarakat. Tampak sinergitas eksekutif dan legislatif dalam kunjungan kerja di RSB Berau serta ke Gedung UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (PPRD) Bapenda Kaltim, Wilayah Berau.
AspirasiNews.id, Berau- Komitmen pemerintah provinsi (Pemprov) dan legislatif Kalimantan Timur (Kaltim) dalam mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat kembali diwujudkan. Yakni lewat kunjungan kerja bersama di Kabupaten Berau, pada Rabu (16/07/2025). Dua titik strategis menjadi fokus kegiatan itu. Diantaranya Rumah Sehat Baznas (RSB) Berau, dan Gedung UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (PPRD) Bapenda Kaltim, Wilayah Berau.
RSB dipandang sebagai manifestasi pelayanan kesehatan berbasis filantropi dan inklusi sosial. Sementara UPTD PPRD hadir, untuk menjawab tuntutan efisiensi dan transparansi dalam tata kelola fiskal daerah. Kedua fasilitas ini diharapkan tidak sekadar memperluas layanan, tetapi mampu memperdalam dampak sosial dan kemandirian daerah.
Anggota DPRD Kaltim yang turut hadir, Syarifatul Sya’diah, Apansyah, dan Husin Djufrie. Anggota dewan ini menyuarakan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap arah pembangunan. Termasuk jaminan keberlanjutan dan keberdayaan sistem layanan yang dibangun. Syarifatul Sya’diah menegaskan, bahwa kehadiran dua fasilitas tersebut menggambarkan komitmen pemerintah. Tetapi juga perlu ditindaklanjuti dengan desain sistemik yang mampu menjawab tantangan riil masyarakat.
“Kami apresiasi atas keberadaan RSB dan UPTD PPRD. Tetapi yang lebih penting adalah, memastikan program tidak berhenti pada seremoni. Dibutuhkan rencana jangka panjang, dengan SDM (sumber daya manusia) yang terlatih, serta integrasi dengan sistem daerah. Agar fasilitas ini berdampak secara struktural dan sosial,” kata Syarifatul.
Lebih lanjut, politisi Golkar ini menyoroti risiko stagnasi kebijakan sosial, jika tidak dibarengi dengan mekanisme pengawasan yang adaptif. Jadi harus terus dilakukan monitoring dan evaluasi secara rutin, agar bisa berjalan sebagaimana mestinya. Terlebih harus bisa memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.
“Pemerintah tidak cukup membangun gedung atau menciptakan program. Harus ada audit keberlanjutan, terutama pada fasilitas fiskal seperti UPTD PPRD. Jangan sampai modernisasi hanya tampak di permukaan, tapi tidak memudahkan masyarakat,” tandas Syarifatul.
Senada dengan itu, Apansyah memperkuat sikap DPRD sebagai mitra strategis. Yakni tidak hanya mendukung inovasi, tetapi juga memastikan keadilan distribusi dan efektivitas program.
“Kami akan terus dorong, agar inisiatif seperti ini direplikasi di wilayah lain di Kaltim,” beber Apansyah.
“Namun kami juga akan mengawal pelaksanaannya. Ada anggaran yang digelontorkan, maka harus ada hasil yang dapat dirasakan masyarakat. Orientasi pembangunan harus bergeser dari fisik ke fungsi,” tambah Apansyah lagi.
Sementara Husin Djufrie menegaskan, bahwa kehadiran DPRD dalam kunjungan kerja bukan pelengkap. Melainkan penyeimbang demokrasi daerah, melalui fungsi pengawasan yang melekat.
“Kami hadir bukan hanya untuk menyaksikan, tetapi untuk memastikan. Pelayanan publik harus terukur dampaknya. Bangunan megah tidak berarti, jika tidak berfungsi secara maksimal,” jelas Husin.
Kritik dan masukan konstruktif dari anggota DPRD Kaltim menjadi penanda. Bahwa sinergi antara eksekutif dan legislatif harus disertai evaluasi yang transparan. Terlebih dalam keberanian melakukan koreksi. Jadi kehadiran anggota dewan ini juga bertugas memonitoring sebagai legislatif terhadap kegiatan dari eksekutif.
“Kunjungan kerja (Kunker) itu menjadi momentum konsolidasi gagasan, bahwa pelayanan publik bukan sekadar program saja. Tetapi komitmen untuk menghadirkan keadilan sosial, dan efisiensi tata kelola hingga ke akar kebijakan,” pesan Husin. (Adv/DPRD Kaltim)
