Pastikan PPDB Berjalan Lancar, Disdikbud Kukar Tinjau Seluruh Sekolah-sekolah

AspirasiNews.id, Kukatr- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Kartanegara (Kukar), terus menerapkan pendekatan taktis. Terutama dalam memantau pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2025 ini, di wilayahnya. Informasi ini dikemukakan oleh Kepala Disdikbud Kukar, Thauhid Afrilian Noor. Pihaknya memilih turun langsung ke sekolah-sekolah, pada akhir masa pendaftaran. Guna memastikan, tidak terjadi pelanggaran teknis, maupun administrasi.

Langkah ini bukan tanpa alasan. Menurut Thauhid, kunjungan di akhir masa PPDB, memberi gambaran kondisi sebenarnya di lapangan. Jika dilakukan di awal, sekolah biasanya sudah dalam kondisi siap. Sehingga, potensi pelanggaran kerap tersamarkan.

“Saya sengaja datang di akhir, bukan di awal. Supaya tahu kondisi riil di lapangan. Kalau saya datang di awal, tidak ketahuan. Makanya saya turun di akhir, supaya bisa dicek betul,” jelas Thauhid, sapaan akrabnya, saat diwawancarai, pada Selasa (8/7/2025).

Dalam kunjungannya, Thauhid menegaskan. Pentingnya transparansi dan kepatuhan. Terutama terhadap surat edaran, larangan pungutan di sekolah negeri.

Thauhid menyebut, bahwa sekolah-sekolah negeri sudah seharusnya menjalankan prinsip pendidikan gratis. Yakni tanpa embel-embel biaya tambahan, yang dipungut dari orang tua siswa.

Salah satu sekolah, yang menjadi fokus pemantauan pihaknya, adalah SMP Negeri 1 Tenggarong. Sekolah ini, sebelumnya pernah disorot. Karena adanya laporan pungutan, yang memberatkan orang tua siswa.

Thauhid memastikan, pemantauan di sekolah tersebut, dilakukan secara menyeluruh dan objektif.

“Contohnya SMP 1, saya tinjau lagi. Karena setahun lalu, sempat ada kasus di situ,” ungkap Thauhid.

Thauhid juga meminta, kepada seluruh kepala sekolah, dan panitia PPDB. Yakni untuk menjalankan proses pendaftaran, sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

“Kami menegaskan, bahwa Disdikbud Kukar, tidak segan memberikan teguran. Terutama jika ditemukan pelanggaran. Utamanya dalam hal pungutan, atau praktik diskriminatif, dalam penerimaan siswa,” seru Thauhid.

Thauhid juga mengatakan, bahwa pengawasan itu, merupakan bagian dari upaya menjaga integritas, sistem pendidikan di Kukar. Dia menekankan, bahwa semangat reformasi birokrasi di bidang pendidikan, harus dimulai dari proses yang paling awal. Yaitu penerimaan siswa baru.

“PPDB adalah pintu masuk, ke dunia pendidikan. Kalau dari awal saja, sudah tidak bersih. Bagaimana kita bisa bicara soal mutu, dan keadilan?” pesan Thauhid. (Adv/Disdikbud Kukar)