Kawal Pilkada 2024 Kutim Aman dan Damai, Mitigasi Konflik Sosial Jadi Prioritas

AspirasiNews.id, Samarinda- Pemilihan kepala daerah (Pilkada) akan dilaksanakan pada 27 November 2024 ini. Namun ancaman konflik soasial bisa saja terjadi usai pesta demokrasi tersebut. Maka setiap daerah wajib melakukan berbagai upaya untuk memperkuat dalam menangani mitigasi dan konflik sosial tersebut. Hal ini juga dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) di wilayahnya.

Hal ini diungkapkan oleh Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kutim, H M Agus Hari Kesuma saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek). Tentang mitigasi dan resolusi konflik yang ditujukan bagi penyelenggara Pilkada serta unsur pemerintah daerah setempat. Menurutnya, langkah ini diambil untuk memastikan, bahwa proses demokrasi dapat berjalan damai, tertib, dan aman.

Agus yang akrab disapa AHK ini menyampaikan dalam sambutannya. Pentingnya pemetaan wilayah yang memiliki potensi konflik tinggi. Sehingga langkah-langkah strategis mitigasi konflik Pilkada perlu diantisipasi.

“Daerah-daerah dengan sejarah konflik sosial dan persaingan politik yang tajam perlu mendapatkan perhatian khusus,” jelas Agus.

Pemetaan potensi konflik ini menjadi langkah awal yang krusial. Agar potensi gesekan bisa dicegah lebih dini. Selain pemetaan, Agus juga menyoroti pentingnya koordinasi lintas sektor. Menurutnya, sinergi antara pihak terkait sangat erat korelasinya. Seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), aparat keamanan, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat. Lintas llembaga ini sangat penting dalam merespons cepat tanda-tanda konflik.

“Jika ada tanda-tanda pergerakan konflik, semua pihak harus sigap. Tidak boleh ada kelambanan,” tegas AHK lagi.

Tidak hanya itu, peningkatan kapasitas aparat keamanan juga menjadi agenda penting dalam mitigasi konflik Pilkada 2024. Aparat diharapkan tidak hanya terlatih dalam penanganan massa. Tetapi juga dalam komunikasi krisis serta penggunaan kekuatan yang proporsional. Ini penting mengingat potensi gesekan bisa muncul di berbagai tempat. Terutama di wilayah dengan rivalitas politik yang kuat.

Penegakan hukum juga menjadi sorotan utama. Setiap tindakan provokatif, penyebaran hoaks, atau kekerasan politik harus segera ditindak tegas. Hal ini untuk mencegah konflik semakin meluas. Agus mengingatkan bahwa penegakan hukum yang adil dan cepat, akan menjadi salah satu kunci keberhasilan penyelenggaraan Pilkada yang aman.

Dengan adanya langkah-langkah mitigasi yang komprehensif, baik dari sisi teknis, hukum, maupun koordinasi lintas sektor. Pemerintah Kutai Timur optimis Pilkada 2024 dapat berjalan lancar dan damai.

“Tujuan kita adalah menciptakan Pilkada yang damai, aman, dan tenteram. Semoga upaya ini bisa mengantar Kutai Timur ke arah yang lebih maju dan sejahtera,” pungkas Agus.

Sementara Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Kutim, Trisno menjelaskan lebih lanjut. Yakni tentang pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) selama 5 hari di Kota Samarinda tersebut. Yang dimulai pada Minggu (20/10/2024) hingga Kamis (24/10/2024) ini, bertujuan untuk mempersiapkan penyelenggara Pilkada dalam menghadapi potensi konflik.

Bimtek yang diselenggarakan oleh Smart Academy ini diikuti oleh 400 peserta dari berbagai elemen pemerintahan dan lembaga terkait. Termasuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kutim, Satpol PP, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), serta Panwaslu tingkat kecamatan.

“Materi yang kami sajikan sangat relevan dengan tantangan di lapangan. Mulai dari mitigasi konflik, pemetaan intelijen keamanan, hingga kebijakan tahapan penyelenggaraan Pilkada 2024,” urai Trisno.

Para narasumber dalam Bimtek ini berasal dari lembaga-lembaga yang kompeten. Seperti Universitas Pertahanan, Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Kaltim, Polres Kutim, KPU, serta Bawaslu Kutim. (Adv/Adm1)