DPRD Soroti Program Makan Bergizi Gratis, Dorong Gizi Pelajar dan Ekonomi Petani Lokal
DPRD Soroti Program Makan Bergizi Gratis, Dorong Gizi Pelajar dan Ekonomi Petani Lokal. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, saat diwawancarai awak media
AspirasiNews.id, Samarinda- Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ananda Emira Moeis, mengapresiasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Terlebih sudah mulai digulirkan pemerintah, di berbagai sekolah.
Menurut Ananda, program tersebut banyak manfaatnya. Jadi tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas gizi pelajar saja. Tetapi juga, memiliki potensi besar dalam menggerakkan roda perekonomian daerah.
“Kontribusi petani lokal sangat penting, dalam memastikan keberlanjutan program MBG. Dengan begitu, manfaatnya bukan hanya dirasakan pelajar. Tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelas Ananda, sapaan akrabnya, pada Selasa (30/9/2025).
Ananda menilai keberhasilan MBG sangat bergantung pada keterlibatan petani dan produsen pangan lokal. Jika kebutuhan pangan dapat dipenuhi secara maksimal dari masyarakat Kaltim sendiri, maka dampaknya akan dirasakan langsung oleh petani maupun pelaku usaha kecil.
Ia juga menekankan, rantai pasok MBG yang terhubung dengan produksi lokal akan membuat perputaran uang tetap beredar di daerah. Namun, keterbatasan permodalan yang masih membayangi petani harus segera dicarikan solusi.
“Tujuan utamanya jelas, yakni memastikan pasokan MBG terjamin tanpa harus bergantung pada daerah lain,” tambahnya.
Tak hanya soal penyediaan bahan pangan, aspek pengawasan turut mendapat perhatian serius dari politisi PDI Perjuangan itu. Ia menegaskan, kualitas makanan yang disalurkan harus benar-benar dijaga agar tidak menimbulkan risiko kesehatan bagi pelajar.
“Kalau pengawasan dilakukan dari hulu hingga hilir, saya optimistis MBG mampu menyatukan tiga hal sekaligus, yaitu peningkatan kesehatan pelajar, penguatan kualitas pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan,” terangnya.
Ananda pun menekankan pentingnya sinergi antarinstansi. Dinas Kesehatan perlu memastikan standar gizi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengawasi pelaksanaan di sekolah, sementara Dinas Pertanian menghubungkan program dengan agenda swasembada pangan. (Adv/DPRD Kaltim)
