AspirasiNews.id, Samarinda- Komisi-I dan Komisi-III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), tengah melakukan rapat gabungan beberapa waktu lalu. Tujuannya guna membahas permasalahan mendesak, terkait pembangunan di berbagai bidang di Kaltim.
Komisi-III menegaskan, akan terus melalukan pengawalan, terhadap pembangunan infrastruktur. Meski pembahasan anggaran, dan permasalahaan lahan masih terus dilakukan. Hal ini dikemukakan oleh Ketua Komisi-III DPRD Kaltim, Abdulloh.
“Komisi-III itu diundang Komisi-I, karena persoalan pembahasan lahan. Itu memang kewenangan mereka,” jelas Abdulloh.
Abdulloh menyampaikan, bahwa permasalahan lahan, bukan menjadi kewenangannya. Dirinya hadir dalam rapat tersebut, karena di undang oleh Komisi-I. Yakni untuk memberikan pandangan. Terkait pembangunan infrastruktur yang sedang, dan akan berjalan nantinya.
“Komisi-III akan tetap mengawal infrastrukturnya, jalannya. Alhamdulillah progresnya berjalan terus,” kata Abdulloh lagi.
Abdulloh menambahkan, meski mengawal terus pembangunan infrastruktur. Namun, tantangan lain datang. Yakni dari adanya pemotongan Transfer ke Daerah (TKD). Hal itu yang dinilainya dapat menurunkan fiskal daerah. Dirinya menjelaskan, seluruh sektor akan terdampak. Termasuk infrastruktur.
“Tadi pembahasannya masih alot, belum ada kesimpulan apa pun. Masih deadlock,” urai Abdulloah, Legislator dari Partai Golkar ini.
Abdulloh juga membeberkan, berbagai OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan Anggota DPRD Kaltim, banyak melemparkan usulan. Terkait pembangunan Kaltim, namun tetap harus melihat kemampuan keuangan daerah. Dirinya menekankan, bahwa skala prioritas harus terus diperhatikan. Agar pembangunan tidak terhambat.
“Usulan banyak, tapi kita ini uangnya belum tahu. Nanti dibahas lebih detail, masuk ke skala prioritas,” seru Abdulloh. (Adv/DPRD Kaltim)
