Henry Ajak Warga Wajib Berkontribusi untuk Kemajuan Daerah dalam Penguatan Demokrasi Daerah Ke-6
Henry Ajak Warga Wajib Berkontribusi untuk Kemajuan Daerah dalam Penguatan Demokrasi Daerah Ke-6. Anggota Komisi-I DPRD Kaltim, Henry Pailan TP, menyampaikan penguatan demokrasi di Bontang tentang pemahaman warga terkait hak dan kewajiban mereka
AspirasiNews.id, Bontang- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), kembali menggelar agenda Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke-6. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Serbaguna, Gereja Toraja, Jemaat Kanaan, Bontang, pada akhir bulan lalu. Acara PDD dewan ini dengan mengangkat tema “Hak dan Kewajiban Warga Negara”.
Dalam sambutannya, Anggota DPRD Kaltim, Henry Pailan TP, menyampaikan. Bahwa penguatan demokrasi di tingkat daerah, sangat bergantung pada pemahaman warga. Yakni terkait hak, dan kewajiban mereka.
“Sebagai warga negara, kita tidak hanya berhak untuk memilih, dan menyampaikan aspirasi. Tetapi juga wajib berkontribusi aktif, dalam membangun daerah. Demi kemajuan bersama,” jelas Henry Pailan TP, Anggota Komisi-I DPRD Kaltim ini.
Agenda PDD itu, kemudian berlanjut dengan penyampaian materi oleh pembicara utama, Etha Rimba Peambonan. Etha menekankan, pentingnya kesadaran kolektif masyarakat. Terutama dalam menjalankan hak dan kewajiban, untuk memperkokoh demokrasi.
“Demokrasi yang sehat tercipta, ketika warga negara tidak hanya menuntut haknya. Tetapi juga melaksanakan kewajibannya, secara penuh tanggung jawab,” terang Etha.
Moderator acara, Paniwita juga menambahkan. Bahwa dialog dan komunikasi terbuka, antara pemerintah dengan masyarakat, menjadi kunci keberhasilan demokrasi di daerah. Yakni sebagai akar rumput.
“Melalui forum ini, kami berharap. Bisa tercipta ruang diskusi yang konstruktif. Sehingga setiap warga, dapat memahami peran mereka. Khususnya dalam menjaga kelangsungan demokrasi, yang demokratis dan inklusif,” tutur Panwita.
Kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah ini diharapkan, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat. Terutama akan pentingnya keseimbangan, antara hak dan kewajiban sebagai warga negara. Sehingga demokrasi di Kalimantan Timur semakin kuat, dan berkelanjutan. (Adv/DPRD Kaltim)
