DPRD Kaltim Siap Turun ke Lapangan, Respons Keluhan Gubernur Soal Tambang Ilegal

AspirasiNews.id, Samarinda- Keluhan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), terhadap maraknya aktivitas pertambangan ilegal di wilayahnya, menjadi titik awal penguatan pengawasan legislatif. Khususnya terhadap sektor ekstraktif, atau kegiatan yang mengambil berbagai macam hal berasal dari alam.

Keluhan orang nomor wahid di Benua Etam itu, langsung mendapat respon positif dari Anggota Komisi-IV DPRD Kaltim, Syahariah Mas’ud. Dirinya menegaskan, praktik tambang tanpa izin resmi telah merugikan daerah. Khususnya dalam hal hilangnya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Terlebih mereka tidak bertanggung jawab akan reklamasi, pascatambang ilegalnya.

“Dalam pertemuan kami dengan Gubernur, beliau sangat menyoroti maraknya tambang-tambang ilegal di Kaltim. Khususnya tambang batu bara. Ini menjadi perhatian utama, karena kegiatan tambang ilegal ini tidak memberikan kontribusi apa pun terhadap PAD. Bahkan justru malah sangat merugikan,” jelas Syahariah, sapaan akrabnya, belum lama ini.

Syahariah menambahkan, persoalan ini menurutnya bukan hanya pelanggaran hukum semata. Melainkan bentuk perampasan manfaat, dari sumber daya alam (SDA) milik publik. Perusahaan-perusahaan tambang ilegal, dinilai mengambil keuntungan besar, tanpa menyumbangkan hasilnya bagi pembangunan daerah.

“Mereka hanya menikmati hasil tambang. Tapi sama sekali tidak menyumbang ke daerah. Ini jelas merugikan,” tegas Syahariah, baru-baru ini, saat ditemui di Kantor DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda.

Syaharaain mengungkapkan, sebagai respons terhadap situasi ini. DPRD Kaltim disebut telah menerima mandat, agar menelusuri. Juga melakukan evaluasi, mengenai keberadaan seluruh aktivitas pertambangan di wilayah Kaltim. Dia menyatakan, pihaknya akan turun ke lokasi-lokasi tambang, agar memastikan legalitas kegiatan yang berlangsung.

“Ini menjadi tugas kami, ke depan. Kami akan turun ke lapangan, mendatangi seluruh lokasi pertambangan. Jika ditemukan tambang-tambang yang legal, dan terdaftar, tentu kita apresiasi. Tapi yang ilegal, akan kami tindak,” seru Syahriah, Legislator Srikandi Partai Golkar ini.

Dibeberkan Syahriah, berbagai langkah konkret pun, sedang disiapkan. Salah satunya adalah, pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPRD, guna memperkuat investigasi terhadap tambang ilegal. Namun, ia menegaskan, proses pembentukan Pansus akan dilakukan secara hati-hat,i dan sesuai mekanisme yang berlaku.

“Soal Pansus, kami akan diskusikan lebih lanjut, dengan rekan-rekan di DPRD. Prosesnya tidak bisa sembarangan, harus mengikuti aturan. Tapi pada prinsipnya, ini sudah menjadi perhatian, dan ada arahan langsung dari Gubernur,” beber Syahriah. (Adv/DPRD Kaltim)