DPRD Dorong Penguatan BUMD Jadi Prioritas Mitra Strategis Pembangunan Ekonomi Kaltim

AspirasiNews.id, Samarinda- Isu optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), kembali menjadi sorotan, terutama upaya memperkuat fondasi ekonomi Kalimantan Timur (Kaltim). Anggota Komisi-II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan menilai. Keterlibatan BUMD dalam sektor strategis, seperti minyak, gas, dan batubara harus menjadi prioritas. Terutama kemitraan dengan pelaku industri nasional.

Pernyataan tersebut dikemukakan oleh Firnadi Ikhsan, sebagai respons. Atas imbauan Gubernur Kaltim, kepada para pengusaha pertambangan, dan energi, khususnya di Jakarta. Agar ikut berkontribusi dipembangunan daerah, melalui kolaborasi dengan BUMD.

“DPRD sepenuhnya mendukung arahan Gubernur, kepada para pengusaha tambang. Tujuan beliau adalah, agar BUMD dapat dilibatkan secara aktif, dalam proyek-proyek strategis. Tujuannya jelas, guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” jelas Firnadi, sapaan akrabnya belum lama ini.

Menurut Firnadi, keberpihakan pada Perusda (Perusahan Daerah) atau BUMD, merupakan langkah logis. Mengingat dominasi sektor Migas (minyak-Gas), dan tambang, merupakan struktur komoditi ekonomi Benua Etam. Dia menegaskan, BUMD berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah (Pemda), dalam mewujudkan kemandirian fiskal.

“BUMD adalah instrumen strategis, agar memperkuat keuangan daerah. Optimalisasi perannya, akan berdampak langsung terhadap pembiayaan pembangunan melalui APBD,” kata Firnadi, Legislator dari PKS ini.

Pihaknya juga menekankan, pekerjaan pendukung BUMD di sektor tambang. Seperti bongkar muat, dan pengadaan sarana logistik. Semestinya bisa diberikan kepada BUMD, yang memiliki kapasitas teknis memadai.

“Tugas-tugas pendukung seperti itu, semestinya diberikan kepada BUMD. Tentunya dengan syarat, dan kriteria yang dibahas bersama para pelaku industri,” terang Firnadi.

Dibalik dorongan peran aktif BUMD, Dia juga mengakui. bahwa masih adanya tantangan besar. Dia menanggapi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang menyoroti sejumlah masalah di tubuh BUMD Kaltim. Termasuk di PT MBS (Melati Bhakti Satya) dan PT MMP (Migas MAndiri Pratama).

“Salah satu yang kami bahas adalah, penjelasan dari PT MBS dan PT KKT (Kaltim Kariangau Terminal), terutama menyangkut temuan BPK. Yang menyoroti aspek manajemen pelabuhan, serta piutang yang belum disetorkan PT MMP,” ungkap Firnadi, Politisi dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kutai Kartanegera (Kukar) ini.

Dirinya menilai, penyelesaian persoalan tersebut harus dilakukan secara transparan, dan sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Ia menyadari, hampir seluruh perusahaan daerah, menghadapi persoalan struktural serupa. Mulai dari pencatatan aset, hingga penyertaan modal.

“Kami memahami, hampir seluruh perusahaan daerah menghadapi persoalan serupa. Namun, hal ini tetap harus diselesaikan, melalui mekanisme yang sesuai dengan perjanjian bisnis,” tegas Firnadi.

Pihaknya juga menyoroti hambatan internal, yang memperlambat kemajuan BUMD. Seperti belum optimalnya profesionalisme, dan kendala administratif di pengalihan aset dari pemerintah.

“BUMD tidak boleh terus terbebani masalah-masalah struktural. Perlu ada penyelesaian paralel, antara upaya menindak lanjuti hasil audit, dan peningkatan performa bisnis ke depan,” seru Firnadi.

Firnadi juga menegaskan komitmen Komisi-II DPRD Kaltim. Yakni untuk terus mengawal perbaikan tata kelola BUMD. Sekaligus mendorongnya menjadi aktor utama, agar mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah. (Adv/DPRD Kaltim)