DPRD Soroti Dapur Gizi MBG di Kaltim, Tanpa SDM Siap Hanya Jadi Aset Menganggur

AspirasiNews.id, Samarinda- Program nasional, Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto, dinilai berpotensi terhambat di Kalimantan Timur (Kaltim). Jika tidak diiringi dengan percepatan penempatan tenaga Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Sorotan ini datang dari Sekretaris Komisi-IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis Pattalongi. Dirinya menegaskan, keberadaan SDM 9Sumber Daya Manusia) yang mumpuni, menjadi faktor penentu keberhasilan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Benua Etam.

“Keberlangsungan dapur gizi, sangat bergantung pada kesiapan SDM, khususnya tenaga SPPI. Mereka bukan hanya operator, tetapi juga bertanggung jawab, atas pengawasan mutu gizi, serta pencatatan administratif. Tanpa kehadiran mereka, pelayanan tidak akan berjalan,” jelas Darlis, sapaan akrabnya, pada Kamis (7/8/2025).

Meski menyambut baik, langkah Badan Gizi Nasional (BGN). Karena merekrut ribuan sarjana, agar dilatih di Universitas Pertahanan. Darlis juga menekankan, pentingnya prioritas distribusi tenaga ke wilayah luar Jawa. Menurutnya, pembangunan infrastruktur dapur gizi yang gencar dilakukan, akan sia-sia. Jika tidak diiringi penempatan personel.

“Investasi untuk membangun satu dapur gizi tidaklah kecil. Informasi yang saya peroleh menyebutkan, bahwa biaya pengadaan peralatan saja bisa mencapai Rp800 juta. Belum termasuk pembangunan fisik. Namun tanpa tenaga pengelola yang memadai, semua itu hanya akan menjadi aset yang tidak dimanfaatkan,” terang Darlis, Legislator Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.

Darlis juga memaparkan, idealnya setiap SPPG, dilengkapi tiga personel SPPI. Mulai dari kepala satuan, ahli gizi, dan akuntan. Ketiganya dibutuhkan, agar dapur dapat beroperasi sesuai standar pelayanan.

“Saat ini ada beberapa dapur, yang secara infrastruktur sudah siap. Namun belum bisa beroperasi, karena personel SPPI belum ditempatkan. Ini menjadi catatan serius, yang harus segera ditindaklanjuti,” kata Darlis.

Pihaknya mendorong BGN, agar merancang strategi percepatan penyebaran tenaga SPPI. Dengan mempertimbangkan kebutuhan spesifik daerah, dan tantangan geografis. Karena setiap daerah, tentunya situasi, dan kondisi akan berbeda penanganannya.

“Keberhasilan program MBG, tidak semata diukur dari berapa banyak dapur yang dibangun. Melainkan, sejauh mana fasilitas tersebut dapat berfungsi, dan memberi dampak nyata kepada masyarakat. Intinya, kualitas pelaksanaannya sangat bergantung pada kesiapan SDM,” beber Darlis. (Adv/DPRD Kaltim)