Penanganan Anjal di Kaltim Dianggap Lemah, Agusriansyah Dorong Hadirkan Kebijakan Menyentuh Akar Masalah
Penanganan Anjal di Kaltim Dianggap Lemah, Agusriansyah Dorong Hadirkan Kebijakan Menyentuh Akar Masalah. Anggota Komisi-IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan
AspirasiNews.id, Samarinda– Anggota Komisi-IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Agusriansyah Ridwan menekankan. Pentingnya memberikan perhatian khusus, terhadap anak jalanan (anjal). Dengan mengalokasikan anggaran yang sesuai, serta kebutuhan di lapangan. Agusruiansyah mengatakan, bahwa permasalahan anjal ini harus menjadi prioritas. Terutama dalam penanganan bagi pemerintah, ataupun lembaga sosial lainnya.
“Kalau memang dianggap skala prioritas, seharusnya secara anggaran bisa terselesaikan. Saya rasa, hubungan pemerintah pusat, dan daerah itu, juga berjalan dalam urusan ini,” jelas Agusriansyah, sapaan akrabnya, belum lama ini.
Agusriansyah menyampaikan, bahwa keterbatasan anggaran yang kerap muncul, dikarenakan kurangnya koordinasi. Terutama yang dilakukan antar instansi, termasuk data yang belum valid.
Dirinya menilai, seharusnya ada satu sistem data terpusat, yang ditangani pemerintah. Sehingga penanganan sosial, dapat tepat sasaran dna terukur.
“Semua harus dimulai dari analisis publik, lalu dikorporasikan dalam kebijakan, dan dievaluasi publik. Kalau memang pemerintah sungguh-sungguh, maka datanya harus ada, analisisnya harus ada, dan hasilnya juga harus dipertanggungjawabkan,” kata Agusriansyah Ridwan, Legislator dari PKS ini, baru-baru saja.
Dirinya mendorong, adanya keterlibatan pihak swasta. Dengan mengalokasikan anggaran tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)-nya. Dimana yang semestinya, difokuskan pada aspek pendidikan, kesehatan, dan sosial, bukan infrastruktur.
“CSR seharusnya digunakan untuk sektor sosial, bukan infrastruktur. Kalau infrastruktur itu, biayanya bisa dari APBD, atau dana alokasi khusus (DAK). Fokus sosial harus jelas, dan CSR bisa sangat membantu,” terang Agusriansyah.
Agusriansyah juga mendesak, agar dihadirkan kebijakan sosial, yang lebih menyentuh akar permasalahan. Tentunya dengan melibatkan lembaga riset, atau tim peneliti independen.
“Setiap kebijakan publik, harus dimulai dari analisis sosial. Kalau tidak, hasilnya akan lemah, dan tidak menyentuh masyarakat, yang betul-betul membutuhkan,” seru Agusriansyah. (Adv/DPRD Kaltim)
