Dorong Era Transformasi Pendidikan, Pansus Penyelenggaraan Pendidikan DPRD Bedah Perda dan Draf Ranperda Pendidikan Kaltim

AspirasiNews.id, Balikpapan- Panitia Khusus (Pansus) tentang Penyelenggaraan Pendidikan DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), kembali menggelar rapat internal. Kali ini dihelat di Hotel Grand Jatra Balikpapan, pada Selasa (5/8/2025). Rapat ini difokuskan, guna membedah perbandingan. Antara Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 Tahun 2016, dengan Draf Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penyelenggaraan Pendidikan yang baru.

Ketua Pansus, Sarkowi V Zahry memimpin rapat, bersama Wakil Ketua Pansus, Agusriansyah Ridwan. Rapat ini dihadiri oleh sejumlah anggota Pansus, diantaranya Makmur HAPK, Andi Satya Adi Saputra, Muhammad Samsun, Abdul Giaz, Andi Muhammad Afif Rayhan Harun, Muhammad Darlis Pattalongi, Damayanti, Sulasih, dan Syahariah Mas’ud.

Sarkowi menyoroti, bahwa Perda Nomor 16 Tahun 2016. Tentang Penyelenggaraan Pendidikan sudah banyak yang tidak relevan lagi. Menurutnya, aturan lama tersebut belum mencakup isu-isu krusial. Seperti digitalisasi, pendidikan inklusi, dan perubahan regulasi nasional. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya perombakan besar, dalam Ranperda yang sedang digodok.

“Perda ini sudah tidak up-to-date. Harmonisasi yang akan kita lakukan, akan banyak merombak Ranperda yang ada. Agar lebih adaptif,” jelas Sarkowi.

Sarkowi mengimbau tim Pansus, untuk terus mengikuti perkembangan isu-isu strategis. Terutama di dunia pendidikan. Kemudian juga memastikan, penulisan dalam ranperda tidak ada kesalahan.

la menegaskan, peran Perda ini sangat penting, sebagai strategi jangka panjang. Untuk mewujudkan Generasi Emas 2045. GTerutama dalam menyambut peran strategis Kalimantan Timur, sebagai penyangga Ibu Kota Negara (IKN).

Selain itu, ia juga menekankan filosofi di balik Ranperda ini. Yakni meletakkan dasar pembentukan manusia unggul, dan berkarakter. Baik dalam konteks pembangunan daerah, maupun nasional.

“Ranperda ini merupakan inisiatif DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Kita harus solid, dan memiliki satu pemahaman. Perda ini sangat dibutuhkan, untuk merespons kondisi sosial masyarakat Kaltim, yang beragam. Terlebih membutuhkan pendekatan pendidikan yang lebih adil, adaptif, dan kontekstual,” beber Sarkowi, Legislator dari Partai Golkar ini.

Hasil pembahasan internal ini, menjadi materi utama. Saat Pansus menggelar rapat perdananya, dengan mitra kerja. Yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Timur. (Adv/DPRD Kaltim)