Dorong Maksimalkan Proker dan Evaluasi Kebutuhan SDM, Komisi-I DPRD Raker dengan 5 OPD Kaltim
Dorong Maksimalkan Proker dan Evaluasi Kebutuhan SDM, Komisi-I DPRD Raker dengan 5 OPD Kaltim. Komisi-I DPRD Kaltim yang dipimpin oleh Sekretaris Komisi-I, Salehuddin menggelar rapat kerja (Raker) bersama lima organisasi perangkat daerah (OPD) Kaltim di Balikpapan, Rabu (13/8/2025).
AspirasiNews.id, Balikpapan- Komisi-I DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menggelar rapat kerja (Raker), pada Rabu (13/8/2025). Kali ini bersama lima organisasi perangkat daerah (OPD) tingkat Kaltim. Diantaranya Inspektorat Daerah Kaltim, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Biro Organisasi, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dan Sekretariat DPRD Kaltim.
Rapat ini dipimpin oleh Sekretaris Komisi-I DPRD Kaltim, Salehuddin, dan dihadiri sejumlah anggota Komisi-I. Di antaranya, Baharuddin Demmu, Safuad, Yusuf Mustafa, Budianto Bulang, Didik Agung Eko Wahono, dan La Ode Nasir.
Turut hadir Inspektur Daerah Kaltim Infan Prananta, Plt Kepala BKD Kaltim Yuli Fitriyanti, perwakilan Biro Organisasi. Juga para jajaran Sekretariat DPRD Kaltim, termasuk Kabag Umum dan Keuangan Hardiyanto, Kabag Fasilitasi, Penganggaran, dan Pengawasan Andi Abdul Razaq, dan Kabag Persidangan dan Perundang-undangan, Suriansyah.
Salehuddin menjelaskan, rapat kerja ini bertujuan menggali informasi. Terkait evaluasi pelaksanaan program kerja, serta rencana kegiatan Tahun 2025. Menurutnya, hal ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD. Terhadap efektivitas, dan efisiensi anggaran di masing-masing OPD.
“Ada lima perangkat daerah yang kita audiensikan, terkait monitoring program kegiatan. Termasuk apa yang sedang, dan akan dikerjakan di tahun 2025. Kita juga ingin mengetahui, hambatan yang dihadapi masing-masing OPD,” jelas Salehuddin.
la menambahkan, proses evaluasi harus terus berjalan. Agar pelaksanaan kegiatan, dan penggunaan anggaran benar-benar dimaksimalkan. Termasuk dalam hal transisi kelembagaan. Seperti perubahan dari Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DKP3A), menjadi Disdukcapil Kaltim.
“Transisi ini tentu berdampak pada perpindahan kantor. Karena itu, perlu diketahui, apakah ada kendala dalam pelaksanaan program kerja. Maupun kelengkapan sarana, dan prasarana,” ujar Salehuddin.
Komisi-I juga menyoroti kebutuhan SDM di Inspektorat Daerah, khususnya auditor, yang dinilai masih kurang. Salehuddin menyebut, hal ini telah disampaikan kepada BKD. Agar menjadi prioritas, dalam penguatan fungsi pengawasan.
“Seperti inspektorat, yang perlu tambahan SDM auditor. Sudah kita sampaikan ke BKD, agar menjadi prioritas. Karena, kita ingin fungsi pengawasan, benar-benar maksimal,” tegas legislator dari Partai Golkar ini.
Selain itu, Komisi-I meminta BKD, melakukan evaluasi menyeluruh. Terhadap kebutuhan SDM profesional, di seluruh OPD. Guna menunjang kinerja, dan efektivitas pelaksanaan program.
Anggota Komisi-I DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu turut menekankan. Pentingnya perencanaan program kerja yang realistis, dan sesuai kemampuan OPD.
“Jangan sampai program hanya sekadar dirancang, tanpa mempertimbangkan kemampuan pelaksanaan. Kalau tidak realistis, hasilnya tidak akan maksimal,” tegas Baharuddin.
la menambahkan, perencanaan yang matang, tidak hanya menyangkut anggaran. Tetapi juga SDM, waktu pelaksanaan, dan dampak terhadap masyarakat. Evaluasi terhadap program sebelumnya, dinilai penting. Agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.
“Kita ingin program kerja yang digunakan, benar-benar memberi manfaat. Jangan sampai ada program yang mubazir, hanya karena perencanaannya lemah,” pungkas Baharuddin, politisi dari PAN ini. (Adv/DPRD Kaltim)
