DPRD Dorong Penguatan BLKI dan Serapan Alumni di Kaltim Bangun SDM IKN

AspirasiNews.id, Balikpapan- Komisi-IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) kembali melakukan monitoring. Kali ini pada program di UPTD Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Disnakertrans (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi) Kaltim di Balikpapan, pada Rabu (10/9/2025). Dalam kunjungan ini, anggota dewan menekankan pentingnya peningkatan. Seperti kapasitas pelatihan, evaluasi penyerapan alumni, hingga strategi menyiapkan tenaga kerja lokal, untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Ketua Komisi-IV DPRD Kaltim, H Baba menilai. Jumlah paket pelatihan yang tersedia saat ini masih terbatas. la mengusulkan, agar jumlahnya ditingkatkan lagi, dari 16 menjadi 32 paket. Dengan catatan kesiapan instruktur, juga diperhatikan.

“Kalau memungkinkan, bisa dipertimbangkan dukungan anggaran, melalui kerja sama dengan DPRD. Tujuannya, agar jangkauan pelatihan lebih luas, dan kualitas tenaga kerja Kaltim meningkat,” ujar H Baba.

H Baba juga menekankan, pentingnya data alumni BLKI Tahun 2023. Terutama terkait serapan kerja, untuk menilai efektivitas program. Pihaknya menekankan, bahwa BLK tidak hanya fokus pada penyelenggaraan pelatihan semata. Tetapi juga harus menghadirkan data komprehensif, mengenai alumni. Juga terkait dengan tingkat serapan kerja, sebagai tolok ukur keberhasilan.

“Komisi-IV mendorong, perluasan daya tampung, dan penambahan instruktur. Juga pembentukan unit pelatihan di berbagai kabupaten/kota,” urai Baba.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi-IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra. Dirinya menyoroti, perlunya transparansi kurikulum. Agar selaras dengan kebutuhan dunia kerja. Ia menyebut, mekanisme tracing alumni sebagai indikator penting, mengukur keberhasilan program.

“Kalau tidak ada data alumni yang jelas. Kita tidak tahu, sejauh mana program ini benar-benar bermanfaat bagi penurunan pengangguran,” tegas Andi Satya.

Sekretaris Komisi-IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis Pattalongi menilai, BLK memiliki peran vital. Khususnya dalam meningkatkan keterampilan vokasi. Namun keterbatasan daya tampung, membuat banyak masyarakat belum terakomodasi.

“Profil tenaga kerja Kaltim masih perlu peningkatan kapasitas. Sementara angka pengangguran cukup tinggi. Disnaker harus menunjukkan data yang jelas, agar DPRD bisa memperjuangkan penguatan anggaran,” kata Darlis sapaan akrabnya.

Anggota Komisi-IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry menambahkan. Bahwa kerja sama, antara pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota perlu diperkuat. Terutama dalam proses rekrutmen peserta, agar lebih transparan, dan tepat sasaran. Tentunya dengan mekanisme tracing alumni yang jelas. la juga menekankan pentingnya publikasi yang lebih luas, agar masyarakat mengetahui program yang tersedia.

“Kalau informasi hanya beredar terbatas, masyarakat di daerah sulit mengakses pelatihan. Harus ada strategi sosialisasi yang lebih masif,” pesan Sarkowi.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Disnakertrans Kaltim Rozani Erawadi, menjelaskan. Bahwa saat ini terdapat dua BLK di provinsi ini. Yakni di Balikpapan, dan Bontang, dengan total 65 paket pelatihan per tahun.

“Semua dibiayai dari APBD, tanpa dukungan APBN. Jumlah anggaran sebesar Rp22 miliar di tahun 2025. Peserta pelatihan memperoleh sertifikat BNSP, dan CIU sesuai Permenaker Nomor 6 Tahun 2025. Kemudian setiap tahun dilakukan sinkronisasi dengan perusahaan, agar alumni dapat terserap di dunia kerja. Namun, keterbatasan daya tampung menjadi tantangan. Karena tiap paket hanya menampung 16 peserta,” terang Rozani. (Adv/DPRD Kaltim)